Untuk itu, pihaknya meminta bupati dan wali kota memaksimalkan kewenangan itu. Pihaknya juga sudah mengundang asosiasi perkebunan kehutanan dan pertambangan, meminta untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dini. Memastikan dari awal setiap angkutan hasil produksi tidak ODOL.
“Apalagi kalau harus melintasi jalan umum, mesti betul-betul memperhatikan kelas jalan yang ada,” tegasnya. Selain itu, lanjutnya, pada saat nanti jika ada tim secara acak atau random berkunjung ke perusahaan, diharapkan ada kerja sama dan sikap kooperatif. Jangan sampai justru bersikap seolah-olah menolak kehadiran tim. “Kehadiran tim tidak lain untuk melakukan pengawasan, pembinaan, serta edukasi,” pungkasnya. (abw/ce/ala)
