MUARA TEWEH- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Barito Utara Drs Muhlis mewakili Bupati H Nadalsyah didampingi tim pengendali inflasi daerah (TPID) menghadiri pertemuan dan arahan Presiden Joko Widodo tentang pengendalian inflasi di daerah yang dilaksanakan secara virtual dari Istana Negara serta dihadiri kementerian dan lembaga terkait yang diikuti para kepala daerah (gubernur, bupati dan wali kota) yang inflasi daerahnya tinggi se-Indonesia, Senin (12/9).
Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo minta kepada gubernur dan bupati/wali kota untuk bekerja bersama-sama dalam menghadapi inflasi yang diakibatkan naiknya harga migas dunia. Presiden minta gubernur, bupati/wali kota mengalokasikan 2% (dua persen) dana alokasi umum (DAU) dan belanja tak terduga (BTT) untuk mensubsidi biaya transportasi harga bahan pokok ataupun untuk bansos kepada masyarakat.
“Kita sudah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan sebagai landasan penggunaan dana 2% itu untuk bansos,” kata Jokowi.
Mengenai bentuk bantuan yang akan diberikan, Presiden tidak membatasi dalam bentuk sembako. Jokowi meminta pemda dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerahnya masing-masing.
“Misal untuk daerah pesisir, disarankan agar bantuan berupa subsidi solar, lalu untuk UMKM subsidi bahan baku, dan untuk ojek online di perkotaan berupa bantuan sosial,” ungkap Presiden.
Presiden mengimbau kepada kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota) yang daerahnya mengalami inflasi cukup tinggi agar mengambil langkah preventif untuk menekan inflasi. Kalimantan Tengah termasuk dalam 10 daerah mengalami inflasi yang cukup tinggi.
“Realisasi pemda baru mencapai 47%. Saya instruksikan agar anggaran yang ada sudah dilaksanakan, karena APBD mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang sangat besar,” tegas Jokowi.
Bupati Barito Utara H Nadalsyah melalui Sekda Muhlis menyampaikan, pihaknya siap melaksanakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo. “Tentu setelah ini kemungkinan akan ada tindak lanjut pertemuan berikutnya. Terutama dalam pengalokasian anggaran yang dua persen dari DAU,” kata sekda. (her/ens/ko)
