kaltengonline.com – Sosialisasi pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) tahun 2022 telah digencarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Tengah (Kalteng). Bahkan, lima hari lagi petugas Regsosek akan door to door melakukan pendataan tersebut. Pendataan ini menyasar seluruh penduduk yang tinggal di Indonesia termasuk masyarakat Kalteng.
Kepala BPS Kalteng, Eko Marsoro mengatakan, Bappenas telah melakukan uji coba Regsosek di 94 desa/kelurahan terpilih sejak awal 2021 lalu. Saat ini, BPS dipercaya untuk melakukan pendataan awal Regsosek.
“Regsosek merupakan upaya pemerintah mewujudkan satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat,” katanya kepada wartawan saat pres rilis, Senin (10/10).
Maka dari itu, lanjut Eko, partisipasi aktif masyarakat dan pihak yang berkepentingan sangat penting dalam pembaharuan data berkesinambungan, terutama pemerintah daerah hingga desa dan kelurahan. Dengan ini pula Eko berharap, masyarakat dapat memberikan data dengan jujur saat petugas mendatangi warga Kalteng, yang dimulai pada 15 Oktober hingga 14 November 2022 nantinya.
Eko menjelaskan, ada banyak program pemerintah untuk membantu masyarakatnya, seperti BPJS, BLT, KIP, KIS, BLH dan lain-lain. Karena program-program ini dilaksanakan oleh kementerian yang berbeda, maka selama ini kementerian melakukan pendataan masing-masing.
“Biaya yang dibutuhkan untuk membiayai pendataan masyarakat mencapai Rp12 trilun. Jika konversikan untuk membangun rumah bisa membangun 600 ribu rumah sangat sederhana. Tapi jika Regsosek ini dilaksanakan biayanya tidak sebesar itu, sehingga anggaran itu bisa dipakai untuk implementasi program,” terangnya.
Eko menegaskan, arahan presiden terhadap perbaikan data adalah, menyusun registrasi sosial ekonomi ini lah. Dengan harapan, reformasi perlindungan sosial yang nantinya digulirkan menggunakan basis data yang sama.
“Satu data tetapi bisa dipakai untuk berbagai program, dalam rangka utamanya penghapusan kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem,” tuturnya.
“Presiden ingin, data kesejahteraan sosial ekonomi ini menjadi satu data, tetapi bisa digunakan oleh semua pihak, seluruh kementerian, lembaga bahkan pemerintah daerah. Bahkan di satu data Indonesia ini presiden maunya tidak hanya data nama dan karakteristik saja tapi ada titik koordinat dan foto rumahnya,” tandasnya. (aza/ko)
