Katingan Dapat Penghargaan Dari Kemenkeu RI

by
by
PENYERAHAN - Sekda Kabupaten Katingan Pransang, ketika menerima penyerahan piagam penghargaan dari Kemenku RI yang diserahkan oleh Kepala Kanwil DJP Provinsi Kalteng Hari Utomo di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (21/10).

KASONGAN – Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Katingan mempertahan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap hasil audit laporan keuangan, kini berbuah manis. Terkait hal ini Katingan pun berhasil mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJP) Provinsi Kalteng. Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil DJP Provinsi Kalteng Hari Utomo dan diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan Pransang, di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng Kota Palangka Raya, Jumat (21/10).

Pada kesempatan ini Sekda Pransang mengatakan, penghargaan ini diberikan karena Kabupaten Katingan mampu mempertahankan predikat opini WTP atas penyajian dan penyusunan laporan keuangan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini merupakan apresiasi dari Pemerintah Pusat dan menjadi kebanggaan serta motivasi bagi Pemerintah Kabupaten dalam penyusunan laporan keuangan. “Saya berharap hal ini dapat dipertahankan secara terus menerus dengan melaksanakan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam setiap tahunnya dengan baik,” ujar Sekda.

Sementara itu Kepala Kanwil DJP Provinsi Kalteng Hari Utomo menjelaskan, penghargaan ini diberikan berdasarkan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah melalui proses pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021, sesuai dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Tim pengelola keuangan Pemerintah Daerah tetap menjaga akuntabilitas penggunaan keuangan negara dan daerah secara bertanggung jawab. “Pembangunan tata kelola keuangan negara dan daerah secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, tidak hanya sekedar dari sisi status hasil audit BPK saja. Hal penting lainnya juga bagaimana APBN dan APBD bisa bermanfaat sebagai instrumen keuangan negara di tingkat pusat dan daerah,” tegasnya.(eri)

Leave a Reply