kaltengonline.com – Penjabat Bupati Barito Selatan Lisda Arriyana menyebutkan bahwa reforma agraria adalah salah satu upaya untuk mengatasi masalah pertanahan. Hal tersebut disampaikan pj bupati saat membuka rapat integrasi penataan aset dan akses reforma agraria yang dilaksanakan Kantor Pertanahan Barito Selatan, Jumat (21/10) lalu.
Pj bupati mengatakan, persoalan sektor agraria saat ini, masih ada permasalahan. Antara lain ketimpangan penguasaan pemilikan tanah, penguasaan tanah dalam kawasan hutan, adanya sengketa dan konflik agraria.Selain itu, kata Lisda Arriyana, permasalahan alih fungsi lahan pertanian yang masif dan menurunnya kualitas lingkungan hidup serta sejumlah persoalan lainnya.
“Untuk mengatasi hal tersebut, reforma agraria merupakan solusi sebagai upaya mengatasi permasalahan sektor agraria melalui penyelenggaraan penataan aset reforma disertai dengan akses reform,” kata Lisda Arriyana.
Menurut Lisda, dengan adanya Perpres Nomor 86 Tahun 2018 memberikan arah yang lebih konkrit tentang pelaksanaan reforma agraria.Skema reforma agraria, menurut dia, harus ada kesinambungan antara aset reform dan akses reform. Sehingga nilai manfaatnya benar-benar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. ”Penataan aset dalam hal ini adalah pada pemberian tanda bukti kepemilikan atas tanah/ serti-̀ kasi hak atas tanah,” ungkapnya.
Sedangkan penataan akses adalah penyediaan dukungan atau sarana-prasarana dalam bentuk penyediaan infrastruktur, dukungan pasar, permodalan, teknologi, pelatihan keterampilan, dan bimbingan kewirausahaan.
Ia berharap, subyek reforma agraria dapat mengembangkan kapasitasnya dalam mengolah dan mengelola sumber daya agraria yang berupa tanah.
Dijelaskannya, melalui rapat integrasi, maka akan dapat menjadi perhatian dari seluruh pemangku kepentingan perangkat daerah (PD) terkait. Sehingga, kata dia, untuk dilakukan identì kasi kendala dan akar permasalahan dalam bidang agraria dan pertanahan.
“Dengan begitu, akan dapat diperoleh solusi untuk meningkatkan dan mempertajam kembali program-program pemberdayaan agar lebih terarah dan terintegrasi sehingga secara tidak langsung akan menaikkan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Ditambahkannya, bahwa permasalahan pertanahan di Barsel dapat diatasi dengan baik. Oleh sebab itu, seluruh pihak terkait agar saling berkomunikasi dan berkoordinasi sehingga setiap permasalahan dapat segera teratasi secara tuntas. “Jangan sampai konflik agraria yang terjadi di daerah lain juga muncul di Barsel. Mari jaga kondusivitas sosial agar tetap aman dan terkendali. (ner/ens/ko)
