Puluhan Mahasiswa Demo Pemprov Kalteng

oleh
oleh
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Geram, saat melakukan aksi di depan gedung Pemprov Kalteng, Selasa (25/10).

PALANGKA RAYA – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Merdeka (Geram) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Selasa (25/10). Dalam aksi tersebut, para pengunjuk rasa menyampaikan 9 tuntutan terhadap kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi Geram, Ahmad Fauzi mengatakan, pertama menuntut agar Gubernur menyelesaikan visi misi serta janji politik yang diberikan kepada masyarakat. Kemudian menuntut Pemprov Kalteng lebih serius dalam mensejahterakan masyarakat serta mewujudkan ketersediaan infrastruktur dan aksesbilitas penghubung antar kabupaten/kota di Kalteng.

Tuntutan selanjutnya, adalah mendesak Pemprov Kalteng untuk mengatasi permasalahan banjir yang dalam 2 tahun terakhir terjadi selama musim penghujan, serta menuntut Pemprov mewujudkan reformasi birokrasi yang berintegritas terhadap Tenaga Kontrak (Tekon) dan hak-haknya.

Pengunjuk rasa juga menuntut Pemprov untuk mendesak DPRD Kalteng untuk menyuarakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan RUU Masyarakat Hukum Adat.

“Kami juga menuntut Pemrov Kalteng mengeluarkan regulasi terkait Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang menjadi mata pencarian masyarakat di Bumi Tambun Bungai, mewujudkan daya saing SDM Kalteng dalam sektor pendidikan dan kesehatan (Stunting), serta menuntut pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan Food Estate,” ungkapnya.

Para pengunjuk rasa memberikan waktu 3×24 jam kepada Pemprov Kalteng untuk merealisasikan 9 tuntutan tersebut. “Apabila tidak dihiraukan, maka kami akan turun dengan massa yang lebih banyak,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, H. Nuryakin mengatakan, bahwa saat ini Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng sedang melaksanakan tugas kedinasan keluar kota.

“Saya menyarankan agar masyarakat yang hadir saat ini bisa membuat surat undangan untuk audensi bersama kami dan kami pastikan akan hadir,” ucap Sekda usai menemui pendemo. (BUD)