kaltengonline.com – Bencana banjir di Kalteng masih terjadi. Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menjadi daerah terparah. Permukiman penduduk, fasilitas kesehatan, pendidikan, rumah ibadah, jalan dan jembatan tergenang selama beberapa pekan terakhir. Ketinggian air yang mencapai dua meter, memaksa warga harus meninggalkan rumah dan pindah ke lokasi pengungsian.
Berdasarkan data yang masuk ke Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalteng per 28 Oktober 2022, ada 131 desa/kelurahan yang tersebar di tujuh kabupaten/kota terdampak bencana banjir.
Total sebanyak 19.766 rumah warga terendam, sehingga memaksa 6.279 jiwa terpaksa mengungsi (data selengkapnya pada tabel).
Kepala BPBPK Kalteng Falery Tuwan mengatakan, sejauh ini bencana banjir belum berakhir, meski di beberapa daerah sudah berangsur surut. “Memang di beberapa daerah mulai surut, seperti Lamandau dan Sukamara, tapi secara umum masih banyak warga yang terdampak,” beber Falery kepada Kalteng Pos saat diwawancarai via telepon, Jumat (28/10).
Dari semua wilayah yang dipantau, sejauh ini daerah yang paling parah yakni Kobar dan Katingan. “Kobar dan Katingan yang paling parah, ketinggian air sampai dua meter, kalau rata-rata tinggi orang, Kalteng tenggelam sudah,” sebutnya.
Falery mengatakan saat ini pihaknya bersama Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran memantau langsung kondisi banjir di wilayah Kobar yang sampai saat ini masih berstatus tanggap darurat. Genangan air belum surut, lantaran setiap hari selalu turun hujan.
“Saya di sini (Kobar) sudah tiga hari, hujan terus, dari siang sampai sore,” ungkapnya.
Terkait fasilitas yang terdampak, yang paling banyak ada di wilayah Kobar. Mulai dari rumah-rumah warga, tempat ibadah, puskesmas, gedung pemerintahan, hingga sekolah. “Itu fasilitas umum yang terdampak, termasuk jalan dan jembatan tergenang banjir. Ada jembatan terendam yang memutuskan dan mengisolasi beberapa titik lokasi,” bebernya.
Mobilitas masyarakat di sektor pendidikan dan perekonomian sangat terdampak. Pada beberapa wilayah, aktivitas masyarakat lumpuh total akibat banjir.
“Di daerah Kobar ada tempat bernama Kumpai Batu Bawah, di situ lumpuh total, semua warga mengungsi, satu kelurahan mengungsi ke tenda dan gedung pengungsian yang disiapkan,” bebernya.
Sudah tiga hari Falery beserta rombongan gubernur meninjau kondisi daerah terdampak banjir di wilayah Kobar. Pihaknya juga berencana meninjau daerah lain yang turut terdampak, seperti di Lamandau, Sukamara, Seruyan, dan Kotim. “Terakhir nanti di Katingan, ya,” ucapnya.
Falery mengimbau agar warga tetap waspada dan selalu melaporkan perkembangan kondisi kepada pemerintah, sehingga segera mendapat pelayanan-pelayanan dasar. “Pelayanan pemerintah nomor satunya adalah menyelamatkan warga, kedua menjaga kesehatan, lalu ketiga menyiapkan makanan dan minuman sehari-hari, itu harus terpenuhi,” sebutnya.
“Apapun keluhan masyarakat, misalnya kurang beras, gas elpiji habis, dan lainnya, atau ada yang sakit, kami memang sudah sediakan petugas di tenda-tenda dan gedung-gedung pengungsian, sudah lengkap dengan petugas,” tandasnya.
Sementara itu, Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran menginstruksikan kepada bupati bersama jajaran perangkat daerah terkait untuk bekerja sama dengan unsur forkopimda provinsi maupun kabupaten/kota untuk menyalurkan bantuan kepada para korban banjir secara door to door, berupa bantuan sembako, kepastian layanan, dan lainnya. Hal itu disampaikan gubernur saat melepas penyaluran bantuan sembako ke sejumlah kabupaten di wilayah Barat Kalteng (Kobar, Lamandau, Sukamara, dan lainnya) di rumah jabatan Bupati Kobar di Pangkalan Bun, Jumat (28/10).
Gubernur menegaskan bahwa saat ini merupakan momentum yang tepat untuk mengobarkan semangat Sumpah Pemuda yang diperingati tiap tanggal 28 Oktober, sebagai awal perjuangan para pemuda pada masa lalu untuk merebut kemerdekaan dari tangan para penjajah.
“Kita lihat saat ini Kotawaringin Barat mengalami musibah banjir yang cukup besar, diakibatkan pendangkalan dan hilangnya beberapa sungai serta hutan tanaman industri (HTI) di Kalteng khususnya Kobar, izin perkebunan yang tidak terkendali oleh bupati, dan lainnya. Harus dievaluasi lagi perizinan investasi yang ada di seluruh Kalteng,” katanya.
Jangan sampai dengan dibukanya keran investasi mengakibatkan kehidupan masyarakat lokal terancam. Gubernur menyadari bahwa keberadaan investor sangat diperlukan. Meski demikian, tidak boleh mengesampingkan dan mengabaikan kehidupan masyarakat lokal.
