Di tempat yang sama, Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran mengatakan, sejauh ini di sembilan kabupaten dan satu kota terdampak banjir ada wilayah yang terisolasi sehingga cukup menyulitkan proses penyaluran bantuan. Karena itu, sejak ketinggian banjir masih di bawah lutut, gubernur telah mengingatkan kepada TNI dan Polri untuk segera menyalurkan bantuanmelalui Babinsa dan Babinkamtibmas di setiap daerah.
Pemprov Kalteng melalui sekda telah menyiapkan 40.000 paket sembako berisi makanan siap saji untuk dibagikan kepada masyarakat melalui TNI dan Polri.
“Terus, apakah ini bisa menyelesaikan masalah pasca banjir? Tidak bisa. Makanya saya sampaikan kepada Pak Sekda, coba kalau ada teman-teman yang berbisnis di Kalteng, ajak untuk ikut membantu, kemarin sudah dapat 450 ton beras,” tuturnya.
Selain rencana-rencana penanganan jangka pendek, juga ada rencana jangka panjang pascabanjir. Gubernur mencotohkan masyarakat Kumpai Batu Bawah, Kotawaringin Barat yang wilayahnya terendam banjir selama hampir satu bulan. Mayoritas masyarakat di sana berprofesi sebagai petani. Lahan pertanian tak ada yang luput dari banjir. Karena itu masyarakat setempat meminta adanya relokasi lahan pertanian.
Juga ada masalah kesehatan yang dapat muncul pascabanjir. Untuk itu pemprov telah menyiapkan tim kesehatan dari pemprov, kepolisian, maupun TNI untuk diterjunkan ke tiap kabupaten/kota terdampak banjir. “Kami buat kerja sama. Kemarin ada ketemu warga yang kena penyakit gatal-gatal, ada juga yang diare, tapi gatal-gatal yang paling banyak, itu langsung diobati di tempat,” ungkapnya.
Gubernur memastikan tim kesehatan akan selalu siaga selam satu bulan pascabanjir untuk penanganan kesehatan masyarakat.
“Satu bulan pascabanjir, warga biasanya bersih-bersih rumah, di daerah mana yang paling parah banjir, di situ tim kesehatan lebih banyak diturunkan, kami kerja sama dengan TNI dan Polri,” jelasnya.
Ditambahkan gubernur, dalam menangani bencana banjir ini, pemprov juga mengajak pihak swasta yang berinvestasi di Kalteng untuk ikut membantu masyarakat terdampak bencana. Pemprov akan menerima bantuan apapun untuk mendukung upaya mitigasi di daerah-daerah terdampak.
Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Provinsi Kalteng Falery Tuwan mengaku pihaknya merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan armada helikopter dari BNPB yang tentu akan sangat berguna dalam penyaluran logistik ke daerah-daerah terisolasi karena banjir.
“Armada helikopter pengangkut logistik itu ada satu, akan mengirimkan logistik ke daerah yang terisolir karena banjir, seperti Katingan Hulu dan Seruyan Hulu, walau saat ini banjir di wilayah itu sudah mulai surut, tapi akses pengiriman logistik jalur darat belum bisa, karena daerah hilir masih banjir,” jelas Falery.
Karena masih tingginya potensi terjadinya banjir, Falery mengatakan, ada kemungkinan penambahan jumlah armada helikopter. Mengingat curah hujan di Kalteng masih sangat tinggi hingga awal tahun 2023. “Jadi untuk penambahan sarana pendukung itu mungkin saja,” harapnya.
Terkait peninjauan banjir yang dilakukan bersama BNPB, Falery mengatakan, ada beberapa petugas BNPB yang akan meninjau kondisi banjir secara langsung di daerah terdampak. Namun Falery tidak bisa memastikan berapa jumlah personel BNPB yang akan diturunkan.
“Petugas dari BNPB tetap ada, tetapi kalau Pak Fajar mungkin enggak, karena beliau balik ke Jakarta siang ini,” bebernya.
Beras Tak Layak Konsumsi Harusnya Dimusnahkan
Anggota Komisi III DPRD Kalteng Duwel Rawing menanggapi tindakan Gubernur Sugianto Sabran yang mengembalikan beras bantuan dari Kementerian Sosial. Menurutnya sah-sah saja yang dilakukan oleh orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini.
“Bisa jadi beras yang diberikan itu diambil dari gudang Bulog yang ada di sini, harusnya yang diberikan kepada rakyat itu setidaknya layaklah,” ucap Duwel kepada Kalteng Pos, Selasa (1/11).
Mantan Bupati Katingan itu menjelaskan, beras yang sudah kelamaan disimpan di gudang Bulog biasanya dimusnahkan. Terkait hal ini, pihaknya menyarankan Kemensos untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak pelaksana lapangan.
“Saya pikir ini soal koordinasi yang kurang baik, Kemensos seharusnya memperbaiki koordinasi dengan pihak lapangan, sehingga hal seperti ini tidak terulang kembali,” tambah Duwel. (dan/irj/ce/ala/ko)
