kaltengonline.com – Pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dinilai perlu penambahan. Khususnya untuk tenaga pendidik atau guru dan tenaga kesehatan (nakes).
Anggota DPRD Kota Palangka Raya, M Hasan Busyairi, mengingat kebutuhan tenaga PPPK pada tahun 2022 hingga sekarang masih belum mencukupi untuk kebutuhan di Pemerintah Kota Palangka Raya. Perlu diketahui, pada tahun 2022 saja, pemko membuka sebanyak 212 dengan penempatan 90 tenaga pengajar dan 24 tenaga kesehatan dan 98 tenaga teknis. Namun kenyataanya di lapangan penyebaran cukup luas yaitu di sektor nakes dan guru yang dirasa belum cukup.
“Penyebaranya cukup luas di dua sektor itu, ya idealnya belum mencukupi untuk kebutuhan. Kalau bisa ya ditambah, yang kita ketahui kan sekarang dilakukan bertahap, meskipun bertahap, alangkah dibarengi dengan penambahan koutanya. Bayangkan hanya 24 untuk tenaga pengajar, saya rasa tidak cukup itu,” ungkap Hasan Busyairi, Senin (7/11).
Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) ini mengharapkan dinas terkait agar mengusulkan penambahan kouta tenaga PPPK untuk dua tenaga kesehatan dan guru, supaya di daerah yang terpencil yang kurang tenaga bisa terpenuhi dan terlayani dengan baik yang diharapkan masyarakat.
“Demi terealiasainya harapan ini ketika ada pembukaan lagi. Nanti kami dorong agar kouta ditambah sesuai dengan kebutuhan pemko. Kami tidak bisa memungkiri dengan jumblah masyarakat sekarang sangat membutuhkan dua tenaga tersebut,” tutupnya. (ena/uni/ko)
