kaltengonline.com – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin menyampaikan terkait hasil Pemeriksaan Khusus (Riksus) Kadishub Kota Palangka Raya, Alman Pakpahan, saat ini masih belum mengantongi hasil pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat. Namun hasil Riksus akan diumumkan usai pembahasan perumusan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2023 mendatang.
Ada pertimbangan menurut Fairid Naparin terkait Riksus dimana hal positif dilakukan dan hal negatif berapa juga jadi pertimbangan. Terkait hasil Riksus, Fairid Naparin tidak ingin berpolemik terhadap kasus tersebut. Apalagi sekarang Pemerintah Kota (Pemko) masih berfokus pada perumusan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2023 mendatang.
Adapun nantinya hasil Riksus tersebut menurut, Fairid akan ada hitungan besar mana besar kinerja dan masalah yang menimpa. Hasil riksus akan dilakukan secara profesional terlepas dari permasalahan pribadi dan lainya, karena Fairid enggan mencampuri bilamana terkait riksus tersebut ada unsur pribadi dirinya tidak akan mencampuradukan dengan hal tersebut. Akan menangani hal tersebut secara profesional sesuai skala permasalahan yang terjadi.
“Intinya Pemko akan profesional dalam menangani, tidak ada unsur jatuh menjatuhkan apalagi masalah pribadi, saya tidak ikut campur permasalahan itu. Nantinya kita lihat hasil riksus, secara kedinasan bagaimana kinerjanya maksimal atau tidak hal negatifnya bagaimana, apakah sepadan dengan kinerjanya sekarang,” terang Fairid.
Fairid melanjutkan memang ada rencana pertemuan dengan pihak Inspektorat untuk menjelaskan hasil Riksus, Namun dirinya masih berfokus pada rancangan RAPBD tahun 2023, kemungkinan selesai rancangan, dirinya akan secepatnya mengumumkan hasil Riksus.
“ Ya nanti saya akan umumkan, sekarang masih fokus pada RAPBD, selesai kan satu persatu, baru nantinya saya adakan pertemuan dengan Inspektorat, ada ranah penilaiannya nanti, setiap permasalahan mengapa Kadisnya memukul anggotanya, kan disitu dijelaskan untuk pendisiplinan nanti kita lihat LHP nya, pihak Inspektorat pasti mengkaji lebih detil permasalahan tersebut,” lanjut Fairid. (ena/ans/ko)
