Bendahara Pemkab Mura Ikuti Bimtek Pajak

oleh
oleh
BIMBINGAN TEKNIS: Bendahara perangkat daerah lingkup Pemkab Mura dan unit vertikal mengikuti Bimtek tentang pajak, Kamis (19/1).

kaltengonline.com-Sejumlah bendahara perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Mura), mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek). Termasuk unit vertikal di Kabupaten Mura mengikuti Bimtek Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21 formulir A2, yang diselenggarakan oleh Kantor Pajak Puruk Cahu, pada 16-18 Januari 2023.

Kegiatan rutin diselenggarakan setiap tahun ini, bertujuan untuk merefresh kembali pengetahuan bendahara pemerintah mengenai pembuatan bukti potong pajak formulir A2, dan menyebarluaskan informasi aturan perpajakan yang terbaru.

Dalam kesempatan kali ini, Tim Penyuluh Pajak Puruk Cahu menyampaikan, materi pemadanan NIK-NPWP dan pembuatan bukti potong pajak A2. Acara dibuka Kepala Kantor Pajak Puruk Cahu, Cahyanto Nugroho.

Dalam sambutannya, dia menyampaikan, bendahara wajib menerbitkan bukti potong pajak PPh Pasal 21 paling lambat satu bulan setelah berakhirnya tahun kalender, atau tepatnya pada tanggal 31 Januari 2023 dan membagikannya kepada pegawai, bukti potong ini sebagai dasar pelaporan SPT Tahunan bagi pegawai ASN dan non ASN.

Selain itu, dia mengimbau, para wajib pajak terutama ASN untuk melakukan pemadanan NIKNPWP paling lambat tanggal 31 Maret 2023.

”Ditjen Pajak mendukung salah satu program pemerintah berupa single identity melalui Pemadanan NIK-NPWP, sehingga nanti di tanggal 1 Januari 2024 seluruh layanan perpajakan sudah memakai NIK, namun terlebih dahulu wajib pajak melakukan pemutakhiran data secara mandiri,” kata Cahyanto, Kamis (19/1).

Kegiatan Bimtek pembuatan bukti potong pajak ini berjalan dengan lancar, dan antusiasme peserta sangat aktif dengan banyaknya pertanyaan yang disampaikan.

Diakhir kegiatan, Tim Penyuluh Pajak Puruk Cahu memberikan suvenir kepada peserta, yang telah berperan aktif dalam mengikuti kegiatan.

Sebagai penutup, Tim Penyuluh mengingatkan kepada para ASN dan non ASN untuk melaporkan SPT tahunan secara benar, lengkap, jelas dan tepat waktu. (diskominfo/dad/ko).