KASONGAN-Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan melalui Dinas Sosial sebagai salah satu bagian dalam mewujudkan satu data kemiskinan di daerah, sangat membutuhkan data yang valid. Mulai dari pelaporan, pendaftaran, atau perubahan data dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, sampai pada Kementerian Sosial.
Berdasarkan satu data kemiskinan tersebut, Kementerian Sosial akan menghitung dengan akurat berapa penduduk miskin yang harus ditangani dengan kriteria yang bisa ditentukan secara pasti dengan program-program Bantuan Sosial (Bansos) seperti PKH, BPNT, Rutilahu, Bantuan Komunitas Adat Terpencil (KAT), termasuk data yang diperlukan oleh daerah dalam mendukung program UHC desa.
Oleh sebab itu, untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik, dan dapat menghasilkan data yang akurat, berkualitas dan dilengkapi metadata yang diperlukan.
“Untuk itu, seluruh operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Desa Kelurahan yang ada di Kabupaten Katingan harus berkomitmen terhadap data yang di input,” tegas Sekda Kabupaten Katingan Pransang, ketika membuka kegiatan pelatihan teknis SIKS-NG bagi operator DTKS se-Kabupaten Katingan tahun 2023 di aula Bappelitbang Kabupaten Katingan, Rabu (15/3).
Saat itu, Pransang juga mengingatkan, agar operator SIKS-NG harus berpegang teguh pada ketentuan kriteria penerima bantuan yang sudah ditetapkan. Sehingga penerima nanti tepat sasaran, tidak boleh berdasarkan unsur-unsur lain.
“Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kesenjangan. Sehingga bantuan bisa tepat sasaran tanpa menimbulkan gejolak sosial di tengah masyarakat. Apalagi persoalan bantuan sosial ini seringkali menjadi pemicu persoalan di desa maupun kelurahan,” ujarnya.
Dia menambahkan, orang yang bertugas menjadi operator SIKS-NG, harus selalu memperbaharui jika ada perubahan data. “Silakan perbaiki secara berkala lewat aplikasi SIKSNG,’ ucap dia.
Misalkan, kata Pransang, ada data penerima yang dinilai tidak sesuai kriteria dan ada masyarakat yang harusnya menerima Bansos tapi tidak terdata. Operator bisa melakukan perubahan. Biasanya, masalah penerima bantuan ini timbul karena petugas operator tidak proaktif mengupdate data,” ujarnya.
Untuk itu, dengan adanya pelatihan ini, agar seluruh peserta bisa mengikutinya dengan baik. Sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan. (eri/art/ko)
