“Saya minta agar PD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Kalteng, agar dapat meningkatkan realisasi keuangan dan fisik untuk triwulan selanjutnya, sehingga dapat mendukung pencapaian yang telah ditetapkan setiap triwulan pelaksanaan anggaran”
H Edy Pratowo, Wakil Gubernur Kalteng
PALANGKA RAYA-Capaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kalteng triwulan pertama per 31 Maret 2023 masih terhitung rendah. Pasalnya, realisasi keuangan 5,99 persen dan realisasi fisik 9,89 persen dari pagu anggaran Rp6,7 triliun lebih. (lihat tabel).
“Kita menyadari, triwulan pertama ini memang biasanya penyerapan rendah. Ini permasalahan klasik dan terus berulang. Dulu di daerah ditargetkan pada triwulan pertama berada di angka 30 persen, 20 persen, 15 persen hingga saat ini semakin menurun,” kata Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H Edy Pratowo saat membuka rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (12/4).
Wagub mengatakan, rapat ini merupakan forum strategis untuk memperkuat koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dalam pengelolaan anggaran, khususnya percepatan penyerapan anggaran, baik APBD maupun APBN di Kalteng dan kabupaten/kota se-Kalteng. Melalui rapat TEPRA triwulan I ini harapannya berbagai kendala yang menghambat realisasi anggaran pada tahun 2022 dapat diidentifikasi, untuk kemudian dirumuskan solusinya bersama.
“Agar permasalahan-permasalahan yang sama tidak terulang kembali pada tahun 2023, sehingga realisasi pembangunan tahun ini akan semakin meningkat, sesuai dengan target yang telah direncanakan,” ucapnya.
Wagub menyebut memang dalam pelaksanaannya, realisasi anggaran ini kerap mengalami kendala. Misal saja, terkait lelang untuk fisik sedangkan untuk realisasi keuangan biasanya tidak sinkronya juknis juklak turunan dari pusat.
“Ini menjadi perhatian kita. Minimal, program prioritas yang bisa dilakukan di triwulan awal yang tidak bersentuhan langsung dengan juknis dan juklak segera dilakukan, supaya target sasaran pembangunan yang direncakan di tahun berjalan bisa dilaksanakan dengan baik dan percepatan terealisasi dengan baik,” bebernya.
Dalam pelaksanaanya, wagub juga berpesan agar hati-hati dalam menjalankan tugas khususnya pejabat pengelola anggaran, mengingat ini tahun politik. Lakukan kerja sama dengan jajaran dan melaksanakan tugas dengan tegak lurus pada aturan.
“Saya minta agar PD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Kalteng, agar dapat meningkatkan realisasi keuangan dan fisik untuk triwulan selanjutnya, sehingga dapat mendukung pencapaian yang telah ditetapkan setiap triwulan pelaksanaan anggaran,” jelasnya.
Wagub juga mengapresiasi PD yang penyerapan anggarannya sudah tinggi. Capaian baik ini hendaknya bisa tetap dipertahankan dan bahkan terus ditingkatkan. Selanjutnya, upaya percepatan penyerapan anggaran harus betul-betul menjadi perhatian serius, karena akan berdampak terhadap laju pembangunan, pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga pelayanan kepada masyarakat.
“Terlebih lagi, arahan presiden dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda kemarin, meski tahun turbulensi ekonomi di 2022 bisa kita lalui, namun kita harus berhati-hati karena tahun 2023 ini masih menjadi tahun ujian bagi ekonomi global, termasuk ancaman inflasi,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng H Nuryakin melalui Plt Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Kalteng Zainuri mengatakan, belanda APBD tertinggi dicapai oleh RSUD dr Doris Sylvanus Palangka Raya melalui dana BLUD Pemprov Kalteng dengan realisasi keuangan Rp48 miliar lebih dengan persentase keuangan 27,16 persen dan realisasi fisik 28,00 persen dan realisasi RUSD dr Doris Sylvanus Palangka Raya melalui APBD realisasi keuangan Rp20.923.160.543 dengan persentase keuangan 6,82 persen dan fisik 7,50 persen.
Selanjtunya capaian tertinggi kedua Sekretariat DPRD Kalteng dengan realiasai keuangan sebesar Rp16 miliar lebih dengan persentase keuangan 14,86 persen dan realisasi fisik 17,00 persen. Capaian tertinggi ketiga yakni Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kalteng yakni realisasi keuangan Rp16 miliar lebih dengan persentase keuangan 14,52 persen dan fisik 19,41 persen.
Kemudian untuk realisasi APBD terendah di antaranya Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan dengan realisasi keuangan Rp 800 juta lebih dengan realisasi keuangan 0,38 persen dan fisik 0,40 persen. Selanjutnya, realisasi APBD terendah kedua yakni Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan realisasi keuangan Rp4,4 miliar lebih dengan persentase keuangan 0,40 persen dan fisik 0,40 persen. Selanjutnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata realisasi keuangan sebesar Rp3,6 milair lebih dengan persentase 2,16 persen dan fisik 6,00 persen.
Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam capaian target realisasi di antaranya Ada beberapa perangkat daerah yang terkendala dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan bulan Maret 2023 karena masih dalam proses administrasi. Realisasi fisik dan keuangan pemerintah kabupaten/kota masih belum tercapai sesuai target dikarenakan proses pengadaan barang/jasa sedang dalam proses pelimpahan, perencanaan dan pengumuman RUP dan terkait pemberian tunjangan tambahan penghasilan PNS tahun 2023 belum ada kejelasan.
“Terdapat kegiatan pada APBD yang dilaksanakan pada akhir bulan Maret tahun 2023 sehingga di SPJ-kan di bulan April 2023,” ucapnya.
Upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan penyerapan anggaran, komitmen yang kuat dari semua stakeholder terkait, dengan harapan dan tujuan dalam rangka penyerapan anggaran dapat terwujud dan dapat terealisasi sesuai dengan apa yang telah direncanakan. (*wls/abw/ko)
