MUARA TEWEH-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara (Batara) Hj Mery Rukaini minta kepada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Disdalduk KBP3A) Barito Utara untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya penggunaan alat kontrasepsi, terutama alat kontrasepsi jangka panjang (MKJP) metode operasi wanita (MOW). Untuk itu, Disdalduk harus gencar melakukan sosialisasi ke masyarakat setempat.
Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD Barito Utara Hj Mery Rukaini dalam lembaran catatan dan rekomendasi LKPj Bupati Barito Utara tahun anggaran 2022. Selain itu, ketua dewan juga menyampaikan pentingnya meningkatkan pemahaman kepada pasangan usia subur (PUS) dan kurangnya tenaga penyuluh KB pada Disdalduk KBP3A Barito Utara.
Rekomendasi yanf disampaikan ketua DPRD itu terkait program keluarga berencana dan disarankan agar lebih meningkatkan sosialisasi tentang KB dan kesehatan reproduksi kepada masyarakat serta meningkatkan pelayanan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) metode operasi wanita (MOW) dengan cara mendekatkan tempat pelayanan KB, mengikutsertakan RSUD dan meningkatkan kinerja PLKB beserta kader KB. Terlebih masyarakat yang berada di desa yang jauh dari jangkauan agar petugas melakukan jemput bola atau mendatangi ke desa-desa.
“Mengadakan dan mengoptimalisasi konseling pasangan usia subur (PUS) termasuk konseling secara online dan meningkatkan kapasitas tenaga penyuluh KB di desa-desa,” kata Ketua DPRD Barito Utara.
Ketua DPRD menambahkan untuk Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Barito Utara, pihaknya menyampaikan 4 (empat) catatan dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan selanjutnya, untuk menentukan arah kebijakan strategis selanjutnya.
Adapun 4 catatan untuk DKPP tersebut yaitu belum stabilnya stok panen, masih terdapat keterlambatan dalam penyediaan informasi harga pangan, kurangnya pendampingan terhadap pembudidaya ikan dan meningkatkan outcome dari hasil perikanan.
Rekomendasi yang disampaikan DPRD Barito Utara yaitu agar diadakannya program penyediaan infrastruktur lumbung pangan, pembuatan atau penambahan jumlah lumbung pangan sangat dianjurkan dengan terlebih dahulu didasarkan pada kajian berdasar lokasi dan kebutuhan daerah.
Kemudian, penyediaan informasi harga pangan hendaknya dilakukan dengan cepat dan akurat dengan metode yang efektif untuk mendukung kontrol harga stok bahan pangan dipasar.
Rekomendasi selanjutnya, kegiatan pemberdayaan pembudidaya ikan diharapkan disertai pendampingan kontinyu sehingga capaian outcome bersifat jangka panjang.
“Dan program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan hendaknya mengintegrasikan dengan urusan lain seperti perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKMK agar menghasilkan outcome maksimal diantaranya lewat penyediaan pasar ikan atau taman kuliner berbasis ikan,” kata Ketua DPRD Barito Utara Hj Mery Rukaini. (noy/ko)
