PALANGKA RAYA-Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Almamater Kalteng menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Kalteng, Rabu (17/5). Demonstrasi ini sebagai bentuk penolakan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu Cipta Kerja) menjadi undang-undang.
David Benedictus selaku juru bicara menyampai-kan, selain terkait Undang-Undang Cipta Kerja, pihaknya juga mengutara-kan aspirasi terkait RUU Omnibus Kesehatan. Pihaknya menilai RUU Kesehatan tidak transparan dan terkesan buru-buru proses penyusunannya, yang mana tidak melibatkan semua pihak terkait, seperti organisasi profesi dan masyarakat sipil.
Kelompok mahasiswa juga membawa tuntutan terkait penangkapan warga Desa Kinjil atas tuduhan pencurian buah kelapa sawit yang dilaporkan pihak PT Bu-mitama Gunajaya Abadi, serta mendesak evaluasi pelaksanaan proyek food estate (selengkapnya pada tabel).
“Poin-poin tuntutan tersebut tersebut akan selalu kami kawal, apabila tidak dipenuhi, maka kami akan datang lagi ke gedung DPRD,” kata Da-vid, Rabu (17/5). Dalam aksi penyampaian tuntutan tersebut sempat terjadi saling dorong antara massa dengan aparat yang menjaga gerbang masuk gedung DPRD Kalteng. Hal ini terjadi karena luapan kemarahan mahasiswa setelah cukup lama menunggu kehadiran wakil rakyat.
Namun akhirnya Ketua DPRD Kalteng H Wiyatno mendatangi massa, lalu mempersilakan mereka masuk ke halaman depan gedung DPRD. Bersama anggota lainnya, Wiyatno duduk di hadapan mass dan mendengarkan poin-poin tuntutan yang disampaikan. Wiyatno berjanji untuk memperjuangkan dan meneruskan aspirasi yang disampaikan mahasiswa ke pusat. Terkait RUU Kesehatan, Wiyatno menyebut telah menyampaikan hal itu ke Komisi IX DPR RI dan Kementerian Kesehat-an (Kemenkes).
“Mengenai aspirasi perihal RUU Kesehatan, sudah saya sampaikan di hadapan para anggota DPR RI Komisi IX dan Kementerian Kesehatan, tuntutan ini juga sudah diutarakan aliansi dokter beberapa waktu lalu,” tegas politisi PDIP ini. (irj/ce/ala/ko)
