“Pemerintah Kabupaten Kotim juga akan terus meningkatkan upaya dan terobosan dalam mengimplemen tasi – kan reformasi birokrasi demi peningkatan pelayanan terhadap masyarakat di Bumi Hambaring Hurung ini”
Halikinnor, Bupati Kotim
SAMPIT– Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) H Halikinnor bersama seluruh bupati dan wali kota se-Kalteng menghadiri Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) implementasi reformasi birokrasi tematik melalui komitmen kepala pemerintahan daerah untuk percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) se-Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang dipimpin Wakil Gubernur H Edy Pratowo.
Kegiatan tersebut diisi dengan penandatanganan komitmen bersama para kepala daerah se-Kalteng terkait kesanggupan untuk melakukan perbaikan dan pembenahan dalam implementasi reformasi birokrasi tematik yang berdampak langsung kepada masyarakat melalui percepatan penerapan keterpaduan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di lingkungan pemerintah daerah.
Bupati Kotim Halikinnor mengatakan, akan berkomitmen dan membawa pemerintahan yang dipimpinnya untuk meningkatkan implementasi birokrasi tematik yang merupakan upaya dan sarana untuk mengurai serta menjawab permasalahan tata kelola pemerintahan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat, dan menerapakan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
“Kami akan melakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan implementasi reformasi birokrasi tematik dan penerapan SPBE, dan ini menjadi fokus kami, apalagi Kabupaten Kotim merupakan salah satu daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan smart city,” kata Halikinnor, Rabu (16/5).
Menurut bupati, pihaknya akan memperbaiki perencanaan program dan kegiatan terkait reformasi birokrasi melalui penyusunan peta jalan atau roadmap reformasi birokrasi tematik yang selanjutnya diakomodasi dalam dokumen perencanaan dan keuangan pemerintah daerah atau RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan APBD.
“Selain itu juga memastikan tersedianya sumber daya manusia dan sarana prasarana yang diperlukan dalam mempercepat penerapan keterpaduan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotim,” ujar Halikin.
Ia juga mengatakan, akan memastikan pelaksanaan praktik, baik reformasi birokrasi di semua unit satuan organisasi perangkat daerah berjalan sesuai dengan dokumen perencanaan, serta mendorong keter libatan aktif pimpinan unit satuan organisasi perangkat daerahnya.
“Kami juga berupaya mendorong percepatan penerapan keterpaduan SPBE melalui transformasi digital di semua perangkat daerah dengan mengintegrasikan seluruh layanan kepada masyarakat,” ucapnya Menurut Halikin, pihaknya juga akan melaporkan perkembangan pencapaian, kendala dan hambatan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik dan percepatan transformasi digital secara berkala kepada gubernur untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
“Pemerintah Kabupaten Kotim juga akan terus meningkatkan upaya dan terobosan dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi demi peningkatan pelayanan terhadap masyarakat di Bumi Hambaring Hurung ini,” tutupnya. (bah/ens/ko)
