Dana Hibah di Katingan Segera Direview

oleh
oleh
Deddy Ferras

KASONGAN – Dari hasil pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Katingan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu. Berbagai petunjukan, arahan, dan bimbingan, telah disampaikan oleh KPK. Apa yang telah disampaikan dari pertemuan itu, akan segera ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan. Diantaranya adalah terkait dana hibah yang ada di Katingan akan segera direview. Termasuk juga tentang Surat Keputusan (SK) Bupati Katingan terkait 10 proyek strategis, dan lainnya. Hal ini disampaikan Kepala Inspekturat Kabupaten Katingan Deddy Ferras kepada Kalteng Pos, Kamis (18/5/2023).

Deddy Ferras juga mengungkapkan, untuk menindak lanjuti apa yang menjadi petunjuk KPK, mereka telah diberikan waktu selama satu minggu hingga satu bulan ke depan. “Hasilnya nanti akan segera kita laporkan kepada KPK,” ungkapnya.

Kemudian berkaitan dengan rendahnya hasil Monitoring Center For Prevention (MCP) Kabupaten Katingan bila dibandingkan dengan Kabupaten Gunung Mas. Seperti disampaikan oleh KPK waktu itu. Menurut Kepala Inspekturat Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas memang memiliki nilai tinggi hasil evaluasi di tahun 2022. Namun demikian jelasnya, Katingan mendapat nilai 83. “Nilai kita ini sudah aman sebenarnya. Karena target sebelumnya 80. Tidak masalah. Cuma untuk peningkatan kesempurnaan MCP saja. Makanya pak bupati meminta paling tidak nilai kita 90 ke atas,” jelasnya.

Oleh sebab itulah kedepan, apa yang menjadi masukan dan saran dari KPK itu harus dilaksanakan. Sehingga secara otomatis nilai MCP Kabupaten Katingan bisa meningkat. “Ada 8 area yang menjadi penilaian dalam MCP ini. Diantaranya adalah pengadaan barang dan jasa, APIP, pendapatan, dan lainnya. Kita optimis di tahun 2023 ini nilai Katingan akan lebih baik lagi,” tandasnya.

Sekedar informasi bahwa MCP merupakan sebuah aplikasi atau dasboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi. Melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.(eri)