MUARA TEWEH – Fraksi Amanat Rakyat Karya Sejahtera (F-ARKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara (Batara) mengapresiasi penyampaian nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2023. Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Amanat Rakyat Karya Sejahtera di DPRD Barito Utara, Hasrat, pada rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi di gedung dewan setempat, beberapa waktu lalu.
“Fraksi ARKS menyikapi pada pidato bupati Barito Utara sebagaimana mencermati kebijakan yang tertuang pada kerangka nota keuangan yang disampaikan bupati juga merupakan hasil evaluasi antar OPD,” kata Hasrat.
Saat itu, Fraksi ARKS menyampaikan beberapa hal terkait dalam APBD Perubahan 2023. Yaitu pada beberapa program perangkat daerah yang selaras dengan RPJMD bupati dan wakil bupati yaitu terwujudnya masyarakat Barito Utara yang religius, mandiri dan sejahtera melaui percepatan peningkatan pembangunan di bidang sumber daya manusia, infrastruktur dan ekonomi kerakyatan yang sebentar lagi akan mengakhiri jabatan tugasnya masing-masing.
“Dalam fostur APBD Perubahan ini yang disampaikan, telah terdapat pendapatan daerah tetap yang tidak mengalami perubahan dan belanja daerah yang bertambah sebesar Rp 285,3 miliar lebih bertambah 14,45 persen dari semula sebesar Rp1.974.795.666.190,00, sehingga pada APBD Perubahan 2023 menjadi sebesar Rp2.260.190.1126.453,00,” ungkapnya.
Hasrat menyampaikan, terkait pidato pengantar bupati, fraksinya ingin menanyakan apa yang menjadi indikator penyebab pendapatan daerah yang tidak meningat atau mengalami perubahan.
Juga pada belanja operasi telah bertambah dari yang dianggarkan semula Rp1.094.485.885.694,00 pada APBD 2023, menjadi Rp1.271.449.709.815,00, bertambah Rp176.963.824.121 atau naik 16,17 persen.
Hasrat juga mengatakan, terjadinya gejolak kelangkaan elpiji bersubsidi dalam beberapa hari terakhir, Fraksi ARKS ingin mempertanyakan apa yang menjadi penyebab dan bagaimana strategi pemerintah daerah dalam menangani hal tersebut. Terutama yang menyangkut dalam skema belanja perangkat daerah terkait.
Sementara yang berkaitan dengan elnino saat ini, bagaimana strategi pemerintah daerah untuk menghadapinya. Tertutama dalam mengatasi kekeringan pada lahan pertanian dan perkebunan serta kebakaran beruntun yang telah terjadi pada beberapa rumah warga, termasuk ancaman kelangkaan pangan. “Terkait infrastruktur fisik yang belum selesai, bagaimana strategi pemerintah untuk menyelesaikan di sisa waktu,” tanyanya.
Terakhir, kata Hasrat, dengan peningkatan ekonomi akibat resesi global akibat perang Rusia dan Ukraina, tentunya mengakibatkan dampak global pada perekonomian. Termasuk berimbas pada daerah. “Strategi apa yang dilakukan dalam meningkatkan perekonomian warga oleh OPD-OPD terkait dalam menggunakan plapon anggaran APBD perubahan ini. Mohon penjelasan,” ucapnya. (ko)
