MUARA TEWEH – Bupati Barito Utara H Nadalsyah mengatakan, desa memiliki pemerintahan sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Pemerintahan desa (pemdes) terdiri atas kepala desa (kades) beserta perangkat desa lainnya dan badan permusyawaratan desa (BPD).
“Untuk itu, pemerintahan desa dituntut untuk memberikan pelayanan prima dan keterbukaan informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di desa, agar mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam roda pemerintahan dan pembangunan di desa,” kata Nadalsyah saat soslialisasi peraturan perundang-undangan bagi pemerintah desa dan kelurahan se-Barito Utara di Arena Tiara Batara Muara Teweh, Senin (11/9).
Menurut bupati, BPD dan kepala desa merupakan mitra kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Sebagai mitra kerja hendaknya antara BPD dan kepala desa bekerja sama sebaik-baiknya dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan desa dan secara bersama-sama mampu merencanakan program prioritas pembangunan.
“Sehingga pembangunan yang dilaksanakan di desa dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, terlebih lagi adalah sesuai ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.
Terkait kegiatan ini, secara umum tujuan pembentukan perundang-undangan adalah mengatur dan menata kehidupan dalam suatu negara supaya masyarakat yang diatur oleh hukum itu memperoleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
“Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pesan dan arahan agar pemerintah desa dan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa mengikuti ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkapnya. (ko)
