PALANGKA RAYA-Kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI menyegel dua perusahaan yang lalai menangani karhutla direspons Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng. Walhi Kalteng meminta transparansi dari KLHK agar publik bisa ikut mengawasi proses hukum yang dijalankan.
Direktur Eksekutif Walhi Kalteng, Bayu Herinata berpendapat, terkait penyegelan beberapa areal konsesi yang dikuasai oleh perusahaan perkebunan atau hutan tanaman, penting dibuatkan rilis secara resmi oleh Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK.
“Kami menanti itu, karena hal itu penting dilakukan, agar masyarakat luas bisa tahu lokasi yang terbakar dan perusahaan apa saja yang bertanggung jawab atas kebakaran itu,” ungkap Bayu kepada Kalteng Pos, Senin (2/10).
Menurutnya, keterbukaan informasi berkenaan dengan penindakan atas perusahaan yang lalai mengatasi karhutla menjadi penting dalam proses, untuk memastikan monitoring dan upaya penegakan hukum yang dijalankan oleh pemerintah berjalan dengan baik dan maksimal.
“Belajar dari karhutla 2015 dan 2019 sendiri, proses penegakan hukum tidak dilakukan secara transparan sehingga dalam proses penyelidikan, banyak perusahaan yang selesai atau di-SP3, padahal kebakaran terjadi di dalam areal konsesi mereka,” kata Bayu seraya menyebut bahwa karhutla di dalam areal konsesi menjadi tanggung jawab mutlak perusahaan.
Rilis resmi menjadi penting sebagai pengingat bagi perusahaan lain agar dapat melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla yang lebih maksimal. Maka dari itu, sebut Bayu, proses penegakan hukum harus berjalan dengan transparan dan memastikan keterlibatan masyarakat sipil untuk mengawal proses hukum.
“Ini juga merupakan momentum untuk pemerintah melakukan evaluasi terhadap izin-izin pengelolaan SDA yang ada di ekosistem gambut, yang notabene menjadi lokasi rentan dan berulangnya karhutla di Kalteng,” jelasnya.
Menurutnya, izin-izin konsesi yang sudah diberikan pada ekosistem gambut itu penting untuk dievaluasi, baik terkait kesesuaian wilayah, karakteristik lahan, daya tampung serta daya dukung lingkungan di wilayah tersebut.
“Adanya langkah itu dapat memastikan upaya-upaya pencegahan untuk penanganan karhutla bisa lebih optimal, karena menyasar akar masalah dari kasus karhutla yang terjadi dewasa ini,” tuturnya.
Disinggung terkait hasil penindakan KLHK terhadap delapan perusahaan di Kalteng, yang mana dua di antaranya sudah disegel dan sisanya masih dilakukan verifikasi lapangan, Bayu menyebut hal itu masih belum cukup. Sebab, hasil identifikasi dan monitoring yang dilakukan pihaknya, nama-nama perusahaan yang terjadi kebakaran di dalam konsesinya tak sedikit yang berbeda.
“Jadi, perlu perluasan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Gakkum KLHK dan aparat kepolisian,” tandasnya.
Untuk diketahui, status tanggap darurat karhutla di Kota Palangka Raya telah diputuskan sejak tanggal 29 September 2023. Sebelum diputuskan, itu telah disepakati bersama seluruh stakeholder Pemerintah Kota Palangka Raya. Status tanggap darurat akan berlaku hingga 14 Oktober 2023.
“Nanti bisa diperpanjang lagi jika situasi belum stabil,” kata Plt Kalaksa BPBD Kota Palangka Raya Alman P Pakpahan saat dihubungi Kalteng Pos, Senin (2/10).
Alman menambahkan, titik api muncul tiap hari, bahkan tiap jam. Yang menjadi kendala BPBD Kota Palangka Raya dan para relawan ialah tidak ditemukan sumber air di lokasi kebakaran.
Karena itu, masyarakat yang memiliki lahan diminta untuk merawat lahannya, dengan membuat drainase, sumur bor, dan rutin dibersihkan. “Yang paling penting, jangan dibakar. Saya berani bilang, 99 persen karhutla selama ini terjadi karena sengaja dibakar,” tegasnya.
Sementara itu, dua kabupaten dan satu kota di Kalimantan Tengah (Kalteng) telah menaikkan status menjadi tanggap darurat karhutla. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada sikap dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalteng Duwel Rawing pun menyoroti sikap diam pemprov.
“Kalau sudah ada tiga daerah yang tanggap darurat, mestinya provinsi tanggap darurat juga. Karena dengan tanggap darurat, dana bencana yang ada dalam APBD bisa digunakan,” tegas Duwel Rawing kepada Kalteng Pos.
Mantan Bupati Katingan itu berharap dana yang ada diarahkan ke sarana yang lebih efektif. Salah satunya menambah bantuan helikopter waterbombing.
Untuk jangka panjang, Duwel berharap dibangun embung di tiap titik rawan terbakar. Namun untuk jangka pendek, ia menyarankan untuk menggunakan kolam plastik untuk menampung air dari sumber air terdekat.
Ribuan Kasus ISPA di Palangka Raya Terpisah, Janah, orang tua dari Kayla dan Nadira, membawa anaknya berobat ke Puskesmas Bukit Hindu. Kedua putrinya itu sudah sakit selama seminggu. “Sudah batuk dan pilek kurang lebih seminggu, sebelumnya sudah periksa juga, tetapi masih belum ada perubahan,” tuturnya pada Kalteng Pos, Senin (2/10).
Kedua anaknya mengalami batuk dan pilek yang tak kunjung sembuh. “Mereka tetap sekolah seperti biasa, tapi tetap saya tekankan untuk tidak melepas masker. Khawatir jika batuk pileknya makin parah jika tidak menggunakan masker,” ungkapnya.
Sebagai seorang ibu, tentu Janah waswas dengan situasi sekarang ini. Kabut asap yang mulai tebal, ditambah kondisi anak-anaknya yang belum ada tanda-tanda kesembuhan. “Kalau malam saya kasihan lihat mereka, parah sekali batuknya,” lanjutnya.
Di tempat yang sama, Kepala UPTD Puskesmas Bukit Hindu, Hellyana memyampaikan, kabut asap memang berpotensi menyebabkan gejala batuk dan pilek. Terlebih bagi kelompok anak-anak, karena mereka cenderung lebih mudah terdampak.
Menurut data, kasus ISPA di Puskesmas Bukit Hindu meningkat. “Ini kan sekarang datanya per minggu, di minggu lalu akhir bulan September jumlahnya mencapai 151 kasus. Sedangkan di minggu sebelumnya 128 kasus,” sebutnya.
Kabut asap dapat mengandung partikel-partikel kecil yang berbahaya jika dihirup dalam jumlah besar. Partikel ini dapat merangsang saluran pernapasan dan menyebabkan iritasi, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan batuk dan pilek. “Beberapa hari lalu kami sudah membagikan masker untuk masyarakat, sekaligus memberikan edukasi untuk menjaga kestabilan daya tahan tubuh saat kondisi seperti sekarang ini,” tuturnya.
Untuk data kasus ISPA se Palangka Raya, selama September berada di angka 2.675 kasus. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Andjar Hari Purnomo. “Jika nanti masalah karhutla dapat teratasi dengan baik, maka bukan tidak mungkin angka kasus ISPA akan turun,” katanya.
Pihaknya sudah menyurati kepala puskesmas se-Kota Cantik untuk menyediakan fasilitas rumah oksigen. Imbauan itu mendapat respons positif dari semua puskesmas.
“Saat ini kami antisipasi kemungkinan terburuk atau meningkatkannya angka ISPA. Puskesmas-puskesmas harus siap memberikan pelayanan oksigen kepala masyarakat yang membutuhkan,” ungkapnya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palangka Raya Achmad Zaini melalui Kepala UPTD Laboratorium DLH Ahmad Riadi mengatakan, kualitas udara saat ini sudah mencapai tingkat sangat tidak sehat, dengan ISPU mencapai angka 256, parameter kritis PM 2,5. DLH akan terus memantau kualitas udara yang ada di Kota Palangka Raya. Dinas terkait juga dapat melakukan pemantauan berdasarkan aplikasi ISPU.net atau dengan meminta data dari DLH.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng dr Suyuti Samsul melalui Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Riza Syahputra menyampaikan, pihaknya sudah menerapkan sistem kesehatan digital rakyat (SKDR). Tujuannya untuk memantau kasus-kasus ISPA selama seminggu.
Saat ini kondisi sudah tanggap darurat, sehingga perlu ada data terbaru tiap pekan untuk pemantauan. Aplikasi tersebut telah disebar ke seluruh kabupaten/kota, juga mencakup pelayanan kesehatan terendah. “Penggunaan aplikasi SKDR akan memudahkan untuk merespons cepat kasus ISPA yang mungkin terdeteksi,” ujarnya. (ko)
