PALANGKA RAYA-Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di tingkat pemerintah daerah, dinilai masih belum masif. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menetapkan strategi percepatan pembangunan ZI di tingkat pemerintah daerah, melalui program One Local Government One Zona Integritas (OLGOZI).
Sebagai langkah awal dari program dilakukan pencanangan ZI ini, secara serentak dilakukan untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Sulawesi Selatan. Di Kalteng dipusatkan di Palangka Raya, tepatnya di M-Bahalap Hotel Palangka Raya, Jalan RTA Milono, Rabu (4/10).
Pj Wali Kota Palangka Raya Hera Nugrahayu mengatakan, untuk masuk dalam proses pengusulan Zona Integritas (ZI) bukanlah hal yang mudah. Ada proses panjang serta prosedur yang harus dilakukan. Pada awal kepemimpinan pejabat sebelumnya Kota Palangka Raya nilainya masih C, namun pemerintah kota terus berupaya untuk meningkatkannya dengan mencari tau apa penyebabnya sehingga dapat diperbaiki.
“Akhirnya kita minta pendamping khusus, apa yang menjadi masalahnya, setelah ada pendampingan khusus kita dalami permasalahannya, dan akhirnya kita bisa naik kelas, sebelum naik kelas itu memang keinginan saya, untuk bagaimana kalau jalan bisa bersamaan dengan Zona Integritas atau ZI, ternyata tidak bisa, harus naik kelas dulu, dan baru kita bisa usulkan,” jelasnya usai menghadiri kegiatan OLGOZI Untuk masuk dalam proses pengusulan itu tentu tidaklah mudah, lanjutnya, karena banyak yang harus disiapkan dengan berbagai dokumen dan kesiapan perangkat daerahnya sendiri. Mempersiapkan perangkat daerah ini juga bukanlah hal yang mudah. Karena berkaitan dengan pelayanan publik.
Ditambahkannya, perlu adanya kesiap sebaik mungkin, yang tentunya Kota Palangka Raya masih memiliki beberapa hal yang kurang. Mulai dari sarana dan prasarana, dan segala SOP masih banyak yang perlu dibenahi. Tetapi dengan usaha bersama kota cantik ini dapat lolos ke tahap berikutnya.
“Sehingga dengan adanya pembehanan inj, kita juga akan benahi SOP, integrasi pelayanan, juga akan ada pelayanan publik yang akan kita dorong juga ke arah digitalisasinya, dan yang paling sulit dan paling utama juga, bagaiamana mengubah mindset dari pelayan yang ada di sana, untuk melaksanakan pelayanan publik secara transparan, melaksanakan pelayanan publik tanpa ada hal-hal yang berbau KKN itu yang akan kita dorong,” ungkapnya. (ko)
