PULANG PISAU-Penjabat (Pj) Bupati Pulang Pisau Hj Nunu Andriani menegaskan, dirinya akan terus memantau progres penyerapan anggaran. Pemantauan itu khususnya dilakukan bagi perangkat daerah yang mendapatkan porsi alokasi anggaran yang relatif besar.
Menurut Nunu, hal ini penting dilakukan. “Mengingat selaku Pj bupati, kami berkewajiban secara berkala menyampaikan progres pelaksanaan pemerintahan daerah secara keseluruhan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,” tegas Nunu saat Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi (Rakordalev), Selasa (10/10).
Perempuan yang dikenal akrab dengan awak media itu menegaskan, pihaknya juga akan melihat secara detil kendala yang dihadapi perangkat daerah dalam penyerapan anggaran. “Jika kendalanya dalam hal proses dilelang atau factor tenaga akan kami cari solusinya dengan dinas terkait,” tegas Nunu lagi.
Dia meminta agar penyerapan anggaran harus dioptimalkan, sehingga apa yang sudah dianggarkan dan diprogramkan bias segera dilaksanakan. “Saya meminta ini menjadi perhatian serius,” pinta dia.
Sebelumnya Nunu mengungkapkan, realisasi penyerapan anggaran Kabupaten Pulang Pisau per 30 September 2023 masih jauh dari target yaitu sebesar 80 persen pada triwulan III tahun 2023. Berdasarkan data TEPRA yang dirilis oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, realisasi belanja daerah Kabupaten Pulang Pisau berada pada posisi 14 dari 14 kabupaten kota. “Yaitu dengan realisasi keuangan sebesar 49,47 persen dan realisasi fisik 56,57 persen,” kata Nunu.
Berdasarkan hal ini, Nunu menginstruksikan agar seluruh kepala perangkat daerah segera melakukan konsolidasi dengan jajarannya masing-masing. Khususnya bagi perangkat daerah yang serapan anggarannya masih kecil untuk segera memacu pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing.
“Sehingga pada bulan Oktober ini progres peningkatan serapan anggaran Kabupaten Pulang Pisau secara keseluruhan dapat meningkat secara signifikan mengingat kita sudah berada diujung tahun anggaran 2023 atau triwulan IV tahun 2023,” kata dia.
Dia menambahkan, hal penting lainnya yang perlu menjadi perhatian semua pihak adalah bagaimana output dari setiap kegiatan tersebut dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, pemulihan ekonomi masyarakat dan pengurangan angka kemiskinan daerah. (ko)
