Kaltengonline.com -Penjabat (Pj) Bupati Pulang Pisau Hj Nunu Andriani mengungkapkan, Kabupaten Pulang Pisau selain menghadapi masalah stunting juga menghadapi permasalahan kemiskinan, pengangguran dan inflasi yang memiliki hubungan erat dengan kualitas sumber daya manusia.
Nunu menegaskan, dalam mengatasi permasalahan itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulang Pisau menunjukkan keseriusan dalam penanganan stunting. Yaitu dengan membentuk tim percepatan penurunan stunting di tingkat Kabupaten Pulang Pisau , kecamatan dan di 99 desa/kelurahan.
Dia menambahkan, dengan terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) Pulang Pisau nomor 74 tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi, yang mana di dalam rencana aksi yang melibatkan multi perangkat daerah dan juga bentuk program kegiatan intervensi yang dapat di lakukan dalam percepatan penurunan stunting.
Melalui mini lokakarya mini stunting Nunu berharap dapat mengawali percepatan penurunan stunting ini dengan memperoleh kepastian data stunting. Mulai dari data Keluarga Resiko Stunting (KRS) data sasaran stunting (catin, bumil, baduta dan balita) setiap bulannya
Untuk selanjutnya, kata dia, dilaksanakan audit kasus stunting untuk mengetahui penyebab terjadinya kasus stunting. “Apakah di pengaruhi masalah spesifik atau sensitif?” tegas Nunu saat memimpin rapat mini lokakarya stunting se-Kabupaten Pulang Pisau tahun 2024 di ruang rapat kantor bupati Pulang Pisau, Jumat, (26/1).
Saat itu Nunu Andriani berpesan kepada camat selaku ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Kecamatan dan Kepala UPT Puskesmas selaku wakil Ketua TPPS, untuk membantu TPPS kabupaten dalam koordinasi dan konvergensi pergerakan lapangan, monitoring pelayanan spesiᴀk dan sensitif serta penyediaan data stunting di kecamatan dan desa/kelurahan.
Nunu juga mengajak seluruh stakeholder terkait agar selalu bekerja sama dan berkolaborasi untuk mewujudkan Kabupaten Pulang Pisau zero stunting. Ia juga menyampaikan kepada seluruh yang hadir, bahwa rencananya Pemda akan mengadakan rapat setiap hari Senin setiap untuk melihat sejauh mana intervensi dari berbagai stakeholder terkait dalam pencegahan dan penanganan kasus stunting di setiap kecamatan, desa maupun kelurahan. (art/ko)
