“Sehingga akhir tahun anggaran terjadi penumpukan SILPA dan lain-lain, itu tidak bagus dalam hal kinerja maupun tata kelola keuangan dan anggaran, termasuk pelaksanaan anggaran di provinsi agar makin baik dari tahun ke tahun,” tukasnya.
Sementara itu, peningkatan APBD ini perlu dialokasikan untuk mengembangkan sektor-sektor pembangunan penting, di samping terus memperketat pengawasan penggunaan anggaran. Direktur Eksekutif Barometer Kebijakan Publik dan Politik Daerah (Bajakah) Institute, Farid Zaky Yopiannor berpendapat, dilihat dari kacamata pembangunan, peningkatan APBD merupakan capaian positif. Meningkatnya APBD merupakan amunisi bagi pemerintahan di bawah kepemimpinan Gubernur Sugianto Sabran khususnya pada penghujung masa kepemimpinan, karena menjadi modal bagus untuk membuat legacy (warisan) di akhir periodenya.
“Saya melihat hal itu sudah dilakukan, seperti penataan Bundaran Besar, pembangunan RSUD Hanau, dan sebagainya, saya kira langkah itu sudah tepat, kebijakan itu juga strategis untuk Kalteng ke depan,” ungkap Zaky kepada Kalteng Pos, Minggu (5/5).
Pada akhir masa jabatan seorang kepala daerah, menurut Zaky ada banyak godaan yang mengikuti. Apalagi saat ini Kalteng memasuki tahun-tahun pemilihan kepala daerah (pilkada). Perlu diamati bagaimana serapan anggaran pembangunan di beberapa kabupaten/kota di tengah proses pilkada.
“Ini bisa menyedot perhatian publik kalau ada yang janggal dalam penggunaan anggaran. Apalagi kita melihat saat ini ada pejabat eselon (PNS, red) yang mendeklarasikan diri untuk maju pilkada,” sebutnya.
Menurut dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya itu, politik anggaran adalah suatu keniscayaan, mengingat sistem pemerintahan di Indonesia selalu punya celah antara dimensi etis dan pragmatis. Maka dari itu, secara struktural perlu optimalisasi perangkat pengawasan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Inspektorat, dan unsur Kejaksaan.
Pengawasan juga sebaiknya tidak hanya tugas dari lembaga struktural, tetapi juga seluruh elemen publik, termasuk masyarakat. Salah satu sikap yang belum membudaya di Indonesia adalah kritis terhadap pemerintah, termasuk secara aktif mengawasi penggunaan anggaran.
“Keterlibatan publik dalam pengawasan penggunaan anggaran sangat penting, dengan catatan masyarakat bisa mengakses informasi publik secara bebas melalui sistem pemerintahan yang transparan,” tuturnya.
Peningkatan APBD merupakan capaian yang positif. Akan tetapi, peningkatan ini hendaknya tidak mengandalkan sektor bisnis sumber daya alam (SDA). Pemerintah harus jeli melihat berbagai potensi pendapatan daerah pada sektor-sektor bisnis yang lebih sustainable atau berkelanjutan.
“Maka dari itu creativity of leadership penting. Kreativitas kepemimpinan untuk menggali sektor-sektor sumber pendapatan dan kapasitas komunikasi lintas sektor agar dapat mengoptimalkan CSR. Saatnya Kalteng tidak dininabobokan oleh APBD yang didapat dominan dari sektor SDA, karena cenderung kurang sustainable, ongkos sosialnya juga besar seperti kerusakan lingkungan dan lain-lain,” pungkasnya.
Sejalan dengan itu, ekonom Fitria Husnatarina mengatakan, memang pendapatan daerah akan terus meningkat secara simultan tiap tahunnya. Hal itu berbanding lurus dengan belanja daerah yang meningkat dari sektor-sektor strategis. Kemampuan untuk mengoptimalisasikan PAD juga meningkat. Pemerintah perlu mendukung pengembangan sektor strategis dalam konteks jangka panjang. Salah satunya mempertimbangkan eksisnya ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur.
“Kalteng ke depan mimpinya seperti apa, ada IKN. 2025-2045 Kalteng ingin menjadi bagian dari struktur dan fondasi pangan IKN, industri IKN, ini bukan hal yang bisa diwujudkan hanya dalam satu sampai dua tahun,” sebutnya, Minggu (5/5).
Menurut Fitria, pemerintah perlu memfokuskan pembangunan di wilayah tengah Kalteng. Wilayah itu memiliki potensi bisnis pada sektor-sektor yang berkelanjutan. Beberapa di antaranya seperti peningkatan sektor pendidikan, perdagangan, bagian dari rantai pasok, distribusi pangan dan barang, serta peningkatan kapasitas ekowisata. Semua itu bagian dari kluster tengah.
“Klaster ekonomi wilayah barat dan timur kan perkebunan dan tambang, perlu ditingkatkan juga sektor perikanan. Kapuas dan Pulpis ada food estate untuk peningkatan kualifikasi industri pangan. Pembangunan ini tidak lepas dari fondasi infrastruktur untuk membuka jalur distribusi,” ujarnya seraya menyebut bahwa Kalteng masih jauh dari upaya tersebut. (zia/dan/ovi/ce/ala/ko)
