kaltengonline.com – Layanan Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng sedang mendapat banyak sorotan. Selain dinilai lemah dalam melakukan pengawasan terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Bumi Tambun Bungai, pelayanan di instansi yang dipimpin oleh Muhamad Reza Prabowo tersebut membuat banyak orang kecewa. Kondisi ini dikhawatirkan membuat program-program dari Gubernur Kalteng tidak bisa dijalankan dengan maksimal oleh disdik.
Selain lemahnya dalam mengawasi dana BOS, disdik juga banyak mendapat keluhan saat mengeksekusi program Tabungan Beasiswa Berkah (Tabe). Tabe sendiri memiliki beberapa kategori beasiswa. Di antaranya beasiswa mahasiswa tidak mampu dan beasiswa stimulus bantuan usaha.
Beasiswa mahasiswa tidak mampu telah cair beberapa waktu lalu. Namun berbeda dengan beasiswa stimulus bantuan usaha yang hingga saat ini tak kunjung ada kejelasan informasi terkait pencairannya. Salah satu peserta yang lolos seleksi berkas beasiswa stimulus bantuan usaha, Yuridhul mengatakan hingga saat ini belum ada informasi terkait kapan dan berapa jumlah yang akan cair.
Menurut Yuridhul, beberapa waktu lalu sempat ada pesan WhatsApp dari yang akan melakukan survei lokasi bagi yang memiliki usaha. Namun hingga saat ini tidak ada tindak lanjutnya lagi. Pria 21 tahun itu mengaku telah melakukan pendaftaran dengan menyerahkan semua berkas persyaratan dan dinyatakan lolos seleksi berkas.
“Sekarang enggak ada informasi lagi, terakhir sempat nerima chat WhatsApp dari divisi bisnis Bank Kalteng yang katanya cabang yang ada di Pasar Besar, dalam pesan tersebut dikatakan akan melakukan pengecekan lokasi usaha bagi yang punya dan akan dilaksanakan pengisian form untuk survei sebelum nominal beasiswa ini ditentukan, tetapi sampai sekarang enggak ada pengecekan itu, padahal beasiswa program lain sudah cair meski bertahap,” ungkapnya.
Kekecewaan karena diberi harapan palsu tentu dirasakan Yuridhul. Namun ia berharap segera ada informasi lebih lanjut terkait pencairan beasiswa tersebut. Ia berharap pemerintah bisa segera mengevaluasi program beasiswa Tabe, agar segera ada titik terang pencairan beasiswa itu.
Sejumlah komentar yang mempertanyaan tindak lanjut atau minimal informasi terkait Beasiswa Tabe untuk program stimulus bantuan usaha masih menghiasi kolom komentar akun resmi Instagram Disdikkalteng. Seperti yang diunggah akun iikyjukyy, yang meminta informasi pasti terkait pencairan beasiswa tersebut. Selain itu, keluhan diutarakan pemilik akun Rahmad ved. Ia mengaku telah berusaha mencari informasi ke berbagai pihak, tetapi tidak ada titik terangnya. Ia juga mengungkapkan terkait survei yang belum dilakukan. Akun itu mempertanyakan, jika sudah ada yang disurvei, harusnya ada dana yang sudah cair atau minimal mengetahui nominal pencairannya. Ada banyak akun yang mengungkapkan rasa kecewa terhadap Disdik Kalteng. Seperti komentar yang menyatakan bahwa yang mendaftar beasiswa stimulus bantuan usaha sepertinya dianaktirikan.
Karena banyak mahasiswa yang mengeluh terkait Beasiswa Tabe bantuan usaha yang tak kunjung cair, Kalteng Pos berupaya mengonfirmasi Kepala Dinas Pendidikan Kalteng Muhamad Reza Prabowo melalui pesan WhatshApp. Namun sampai berita ini naik cetak, belum ada tanggapan dari yang bersangkutan.
Bicarakan Masalah Pendidikan, Disdik Harus Undang Stakeholder
Dalam mengatasi berbagai persoalan, terutama terkait penggunaan dana BOS oleh pihak pengelola sekolah, disdik hendaknya mengajak seluruh pihak yang berhubungan dengan penggunaan dana tersebut untuk duduk bersama. Sebagaimana pendapat dari Ketua Ikatan Guru Indonesia Kalteng, Aprianto Liun Ladju.
Dikatakan Aprianto, tranparansi penggunaan dana BOS merupakan bagian atau salah satu cara dalam upaya menghasilkan mutu pendidikan yang baik di wilayah Kalteng. Menurut Ketua IGI Kalteng itu, dengan mengundang seluruh stakeholder untuk duduk bersama, maka dinas pendidikan dapat membuat formulasi kebijakan pendidikan yang lebih baik.
“Harus duduk satu meja bersama dengan mengundang stakeholder pendidikan,” kata Aprianto dalam keterangan singkatnya kepada wartawan, Sabtu (8/6).
Terkait permasalahan kurangnya tenaga administrasi di sekolah sehingga berbagai pekerjaan terkait administrasi terpaksa dikerjakan rangkap oleh guru atau kepala sekolah, Apriyanto mengatakan, persoalan itu harus segera diselesaikan. Bukan saja oleh dinas pendidikan, tetapi juga oleh instansi daerah terkait.
Dalam persoalan itu, menurutnya disdik harus bekerja sama dengan Badan Kepegawaian, baik Badan Kepegawaian Daerah (BKD) maupun Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
“Itu harus diselesaikan oleh disdik, BKD, dan BKN,” ucapnya.
Aprianto menyebut permaslahan dalam penggunaan dana BOS oleh pihak sekolah merupakan salah satu persoalan pendidikan di wilayah Kalteng.
Masih ada banyak persoalan lain yang juga perlu mendapat perhatian dan harus segera diselesaikan oleh dinas pendidikan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Termasuk masalah kesenjangan sarana prasarana sekolah di desa dan perkotaan, masalah kekurangan guru, dan akses guru untuk mendapatkan pelatihan yang masih terbatas,” pungkasnya. (mut/sja/irj/ce/ala/ko)
