Palangka Raya, Kaltengonline.com – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H Sugianto Sabran menegaskan pentingnya melibatkan masyarakat Dayak dalam program peremajaan kebun kelapa sawit yang digagas oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Peringatan ini disampaikan dalam pembukaan Borneo Forum yang digelar pada hari Jumat, (28/6).
“Jangan sampai yang pendatang nanti kebunnya diremajakan, orang Dayak tidak merasakan. Nanti ujungnya konflik lagi, tidak akan selesai, karena merasa pendatang diperhatikan, orang Dayak tidak. Ini jangan sampai terjadi,” ujarnya.
Dirinya juga mengajukan permintaan khusus kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono, terkait pengelolaan dana bagi hasil-dana reboisasi (DBHDR). Menurutnya, pengelolaan dana ini sebaiknya diserahkan kepada pemerintah daerah.
“Tolong percayakan pada gubernur dan bupati, itu harus diperjuangkan juga. Saya sudah sampaikan ke presiden mengenai DBHDR, itu tiga kementerian memetakannya langsung, yakni Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan dan Kementerian LHK, saya sampaikan untuk diserahkan ke kami, karena kami yang mengerti daerah kami,” tegasnya.
Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga memberikan peringatan kepada para pengusaha kelapa sawit yang tidak memiliki plasma. Ia meminta agar izin hak guna usaha (HGU) mereka tidak diperpanjang.
“Kalau perlu cabut aja, kasih dengan orang yang peduli dengan masyarakat Dayak, masyarakat yang ada di Kalteng,” ujarnya dengan tegas.
Sugianto mengungkapkan bahwa penyelesaian konflik dengan pengusaha sawit sebenarnya tidaklah sulit. Ia mengusulkan agar pengusaha memberikan sebagian lahan mereka kepada masyarakat setempat sebagai kebun plasma.
“Kalau membuka diri, andaikan 10 ribu hektare kebun inti, kasih saja dua ribu hektare untuk masyarakat kebun, dibuat perjanjian yang jelas,” tutupnya. (zia/abw)
