Ketika Pj Wali Kota Dr Hera Nugrahayu Blak-blakan soal Anggaran Infrastruktur
Palangkaraya, kaltengonline.com – Sabtu malam (20/7), Pj Wali Kota Palangka Raya Hera Nugrahayu ngobrol santai bersama jajaran kepala perangkat daerah dan media massa. Kegiatan itu dilaksanakan di Sakuyan Side, Jalan Mahir Mahar. Dalam kesempatan itu, Hera menyebut ada kolaborasi yang akan dilakukan pemko bersama forkopimda dalam upaya penanganan infrastruktur. Termasuk kolaborasi dengan Pemprov Kalteng terkait pembagian wewenang penanganan infrastruktur.
Mengenai dananya, Hera mengatakan, pemerintah pusat melalui PT SMI telah meminjamkan dana untuk pembangunan infrastruktur. Sehingga secara langsung Pj Wali Kota Palangka Raya meminta dinas terkait untuk melakukan pengecekan dan perawatan.
“Pada periode sebelum ada opsi pembiayaan lain, kita mencoba menggunakan opsi alternatif kemarin setelah pandemi Covid-19. Misalnya, ada opsi pinjam daerah, meski ada sedikit bunga. Alhamdulillah, kita mendapatkan pinjaman dari pemerintah pusat melalui PT SMI. Tahun ini pinjaman itu bisa tuntas dan pembangunan juga tuntas kemarin melalui program PEN. Kadis PUPR tolong dilakukan pengecekan lokasi, jangan sampai ada jalan yang rusak, mohon ada perawatan,” tegas Hera.
Pada kesempatan itu, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palangka Raya Fahrial Anchar mengungkapkan, berdasarkan data survei yang dilakukan pihaknya terkait kondisi permukaan jalan, 55,51 persen dalam kondisi baik, 8,84 persen kondisinya sedang, 2,27 persen rusak ringan, dan 33,38 persen rusak berat. Berdasarkan data tersebut, kondisi mantap dari permukaan jalan berada di angka 64,35 persen.
Fahrial mengatakan kondisi itu merupakan pencapaian tertinggi se-Kalteng. Target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat secara nasional, jalan yang terealisasi haruslah berada di angka 65 persen, berdasarkan RPJMN 2020 hingga 2024. Ia juga mengungkapkan bahwa pemko telah menyiapkan anggaran dari APBD 2024 untuk pembangunan dan peningkatan jalan, sebesar lebih Rp122 miliar.
“Kami optimistis sampai akhir tahun ini nilai kemantapan jalan di Kota Palangka Raya akan melebihi target nasional (65 persen), jika kita bandingkan dengan data yang kita punya, artinya masih ada sekitar 35 persen jalan di kota yang masih rusak dan dikeluhkan masyarakat, tetapi jika dibandingkan dengan daerah lain, angka tersebut masih di bawah dari daerah lain,” terang Fahrial.
Selain itu, tahun ini Dinas PUPR juga akan melakukan penyelenggaraan jalan, mulai dari peningkatan jalan, pemeliharaan secara berkala, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi jalan. Beberapa jalan yang akan dilakukan peningkatan merupakan yang telah masuk melalui musrembang sebelumnya, serta telah dipertimbangkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat.
Selain fokus pada pembangunan jalan, Fahrial mengungkapkan, PUPR akan melakukan proses pengelolaan dan pembangunan sistem drainase di Kota Palangka Raya. Berdasarkan data, panjang drainase kota berada di angka 1.823,66 km, sedangkan yang dalam kondisi baik hanya sepanjang 1.021,25 km. Pada beberapa titik akan dilakukan pemeliharaan atau rehabilitasi, seperti drainase yang ada di Kelurahan Menteng, Kecamatan Pahandut, Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggal Jalan Pinguin dan sekitarnya.
“Sedangkan untuk pembangunan sistem drainase, ada beberapa wilayah yang menjadi prioritas, di antara Jalan Rajawali dan Jalan Temanggung Tilung, Jalan CHR Binu, Kawasan Temangung Tilung, Jalan G Obos V, Jalan Jatayu, serta Jalan Sepakat dan sekitarnya,” jelasnya.
Perhitungan anggaran untuk pembangunan jalan dan drainase tahun 2024 telah dilakukan Dinas PUPR. Pembangunan jalan ditargetkan kemantapannya sebesar 1,5 persen dan drainase 2 persen per tahun. Untuk pembangunan jalan dibutuhkan dana sekitar Rp83 miliar per tahun, sedangkan untuk drainase butuh dana Rp48 miliar untuk pembangunan, maupun rehabilitasi dan pemeliharaan.
“Kita tidak bisa membiarkan dana ini tidak digunakan. Jika tidak ada pemeliharaan dan rehabilitasi jalan, maka kontur tanah akan mengalami penurunan,” katanya.
Pada sisi lain, kemampuan APBD Kota Palangka Raya tahun 2024, untuk infrastruktur jalan hanya sebesar Rp46 miliar lebih, sementara untuk drainase hanya Rp19 miliar lebih. Dengan demikian, masih ada kekurangan dana untuk penanganan jalan dan drainase. Untuk mengatasi kekurangan itu, Dinas PUPR telah menerapkan serangkaian strategi, di antarnya memanfaatkan dana hibah APBD dan lainnya. (*/ce/ala/ko)
