Palangkaraya, kaltengonline – Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun 2023 patut menjadi perhatian. Kendati sudah konsisten berada di atas 70 sejak tahun 2021 lalu, angka itu masih berada di bawah rata-rata nasional.
Kondisi demikian disinyalir dapat menghambat pembangunan jangka panjang di Provinsi Kalteng. Maka dari itu, berjalannya proses pendidikan di seluruh tingkatan harus terus diperhatikan, mulai dari angka partisipasi sekolah hingga kualitas lulusan.
Terdapat sejumlah daerah dengan IPM paling rendah se-Kalteng. Rendahnya IPM ini berkelindan dengan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan yang masih menghadapi banyak kendala.
Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota 2021- 2023 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalteng, sejak tiga tahun terakhir dalam rentang waktu 2021-2023, IPM Kalteng konsisten mengalami peningkatan. Mulai dari 71,25 tahun 2021, 73,41 di tahun 2022, hingga 72,20 di tahun 2023.
Jika menilik data nasional, dilansir dari web resmi BPS, pada tahun 2023, IPM Indonesia mencapai 74,39 poin, meningkat 0,84 persen atau 0,62 poin dibandingkan tahun 2022 yang 73,77 poin.
Rata-rata pertumbuhan IPM Indonesia selama 2020-2023 adalah 0,72 persen per tahun. Berdasarkan wilayahnya, Jakarta menjadi provinsi dengan IPM paling tinggi di Indonesia pada 2023, yakni 83,55.
Sementara, skor IPM terendah di tahun yang sama dimiliki oleh Provinsi Papua yakni sebesar 63,01. IPM sendiri diukur berdasarkan umur harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita per tahun yang sesuai.
Di Kalteng, masih terdapat sejumlah daerah yang memiliki skor IPM di bawah 70 pada tahun 2023. Daerah-daerah itu di antaranya Kabupaten Seruyan dengan skor IPM 68,68 (paling rendah), Murung Raya dengan skor IPM 69,42, dan Sukamara dengan skor IPM 69,44.
Pemerhati pendidikan yang merupakan dosen program studi Manajemen Pendidikan (MP) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UPR Slamet Winaryo berpendapat, Indonesia sedang mengejar peringkat Human Development Index (HDI) atau IPM dari negaranegara lain. Namun, untuk meningkatkan IPM, perlu ratarata IPM yang tinggi dari setiap provinsi di Indonesia.
“Ini rangkaian IPM Indonesia tentu akan dipengaruhi kondisi IPM provinsi, dan IPM provinsi akan dipengaruhi oleh IPM kabupaten/kota,” sebutnya, Sabtu (3/8).
Slamet berpendapat, penilaian IPM turut dipengaruhi oleh tiga indikator secara garis besar, pertama dari sisi tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat (ekonomi, red).
“Maka yang harus dipacu oleh kabupaten/kota, Provinsi, bahkan nasional adalah tiga pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat tersebut,” tambahnya.(dan/ko)
