Palangka Raya, kaltengonline.com – Calon Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) nomor urut 4, Abdul Razak menyoroti kemunduran inovasi publik di provinsi tersebut. Dalam Debat Pilkada Kalteng 2024, Selasa (5/11/2024) lalu, Abdul Razak bersama Calon Wakil Gubernur Sri Suwanto menyebut Kalteng di bawah kepemimpinan 8 tahun terakhir menyandang status sebagai provinsi dengan inovasi pelayanan publik paling rendah di Indonesia. Padahal pada 2015 silam, Kalteng dikenal sebagai gudangnya inovator.
“Kalteng pernah tercatat sebagai gudangnya inovator, pekerja keras, dan cerdas. Bahkan, pernah dinobatkan sebagai provinsi dengan jumlah inovasi pelayanan publik terbanyak se-Indonesia. Namun, itu dulu, sekitar tahun 2015,” ungkap Abdul Razak dalam debat yang juga diikuti oleh 3 paslon cagub-cawagub Kalteng lainnya, yaitu Willy M Yosep – Habib Ismail, Agustiar Sabran – Edy Pratowo, dan Nadalsyah (Koyem). Namun dalam debat ini, Koyem tidak didampingi pasangannya Supian Hadi (SHD) yang sedang sakit.
Saat ini, menurut Abdul Razak, Kalteng justru berada dalam posisi terpuruk. Hal itu terlihat dari penurunan peringkat inovasi pelayanan publik Kalteng secara nasional. Merujuk pada data Kemendagri tahun 2023, Abdul Razak mengungkapkan Kalteng kini berada di posisi ke-33 dari 38 provinsi di Indonesia dalam hal inovasi pelayanan publik.
“Ini adalah sebuah ironi dan kondisi yang sangat miris,” tegasnya menyatakan keprihatinannya atas kemunduran tersebut.
Abdul Razak menilai, kepemimpinan Gubernur sekarang yang sudah berlangsung selama dua periode ini dianggap gagal menciptakan prestasi signifikan. Ia menyebutkan bahwa alih-alih membangun inovasi baru, kepemimpinan saat ini justru memperlihatkan kemunduran di bidang pelayanan publik.
Contoh nyata tidak adanya inovasi dalam pelayanan publik di Kalteng, menurut Abdul Razak, adalah dalam hal pelayanan kesehatan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 menunjukkan, lebih dari satu juta warga Kalteng tidak memiliki jaminan kesehatan atau akses BPJS, yang berarti mereka tidak terlindungi dalam hal pembiayaan kesehatan.
Karena itu, Abdul Razak menekankan perlunya reformasi mendasar pada sistem pelayanan kesehatan di Kalteng. “Dengan hanya 800 dokter yang tersedia untuk melayani 2,7 juta penduduk, rasio ini jauh dari standar pelayanan kesehatan yang direkomendasikan oleh WHO,” ujar Abdul Razak.
Ia menilai angka ini memperlihatkan betapa mendesaknya upaya peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan di daerah-daerah terpencil.
“Saat ini, masyarakat kita yang bekerja di sektor informal atau di pedalaman terpaksa mengandalkan pengobatan yang seadanya karena tidak terjangkau layanan kesehatan yang layak,” lanjutnya.
Sri Suwanto, yang akan menjadi pendamping Abdul Razak menambahkan pasangan ASRI (sebutan untuk pasangan Abdul Razak-Sri Suwanto), telah menyusun program komprehensif untuk memperbaiki akses layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor-sektor informal seperti perkebunan, pertanian, hingga transportasi.
“Begitu ASRI terpilih, pekerja kebun, penyadap karet, petani, buruh, nelayan, dan pengemudi online akan mendapatkan jaminan kesehatan dan bisa berobat gratis,” ungkap Sri Suwanto.
Pasangan yang diusung oleh Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Ummat, Partai Buruh, dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) ini Razak berjanji akan melakukan perubahan besar dalam inovasi pelayanan publik jika terpilih menjadi Gubernur Kalteng. Ia menekankan pentingnya inovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
“Jika diberi mandat, kami akan memulihkan posisi Kalteng di tingkat nasional dalam hal inovasi pelayan publik dan birokrasi, sehingga provinsi ini dapat kembali menjadi contoh bagi daerah lain,” tutup Abdul Razak. (*)
