Kaltengonline.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi tahun 2025 sebagai bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 di aula Jaya Tingang, Kamis (10/4/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran menegaskan pentingnya forum ini sebagai wadah strategis untuk memastikan pembangunan berjalan selaras dan terintegrasi di seluruh wilayah Kalteng.
“Pembangunan Kalimantan Tengah tahun 2026 bagian dari RPJMD 2025-2029, yang disusun sesuai Visi dan Misi Kepala Daerah Masa Jabatan 2025-2030,” ujar Gubernur, di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng.
Ia kemudian memaparkan visinya untuk lima tahun ke depan, yakni Mengangkat harkat martabat khususnya Masyarakat Dayak dan umumnya Masyarakat Kalimantan Tengah (Manggatang Utus), dengan spirit kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, Kalteng Bermartabat untuk menyambut Indonesia Emas 2045.
Visi tersebut, menurut Agustiar diturunkan ke dalam lima misi besar atau prioritas yang mencakup penguatan ekonomi daerah, pendidikan berbasis etika dan budaya, pembangunan infrastruktur berkeadilan, layanan kesehatan yang inklusif, serta pemberdayaan kearifan lokal dalam kebijakan pembangunan.
Gubernur juga menekankan bahwa Kalteng memiliki Program Prioritas Huma Betang, yang mencakup enam pilar utama: Betang Bermartabat, Betang Maju, Betang Makmur, Betang Cerdas, Betang Sehat, dan Betang Harmoni. Untuk program 100 hari kerja, delapan fokus utama dicanangkan, antara lain penyesuaian program daerah dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, sinkronisasi anggaran, pembenahan struktur organisasi, serta peluncuran Kartu Huma Betang Sejahtera.
Program lainnya termasuk pembangunan jalan strategis Palangka Raya–Kuala Kurun, peningkatan akses listrik dan internet di pedalaman, pengangkatan P3K, serta pengendalian bencana karhutla dan banjir.
Lebih lanjut, Gubernur Agustiar juga menjabarkan pembagian wilayah pembangunan Kalteng dalam tiga zona, yaitu Timur, Tengah, dan Barat, masing-masing dengan tema dan potensi pembangunan yang berbeda, mulai dari hilirisasi energi dan pangan, pusat perdagangan dan riset, hingga kawasan industri dan konservasi berkelanjutan.
“Saya mengharapkan dukungan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota, pelaku usaha, dan semua pemangku kepentingan, agar program pembangunan tersebut dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dapat kita laksanakan secara optimal dan berkelanjutan, untuk kesejahteraan masyarakat Bumi Tambun Bungai,” tandasnya.
Kegiatan ini dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. Ribka Halluk, para anggota DPD RI dapil Kalteng seperti Agustin Teras Narang dan Siti Aseanti, seluruh bupati/wali kota se-Kalteng, serta stakeholder dari berbagai sektor.
Sementara itu, Kepala Bappedalitbang Kalteng, Leonard S. Ampung, menjelaskan bahwa Musrenbang ini bertujuan untuk menyempurnakan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026. Proses ini melibatkan penajaman isu, penyelarasan program, klarifikasi kewenangan, hingga kesepakatan atas prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan arah kebijakan nasional.
Menurutnya, output dari kegiatan ini adalah kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara, mencakup visi, misi, arah kebijakan, indikator utama pembangunan, hingga daftar program dan kegiatan baik di tingkat provinsi maupun usulan dari kabupaten/kota. (ko)
