MUARA TEWEH, Kaltengonline.com – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara menggelar Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pencalonan dan Tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU), sebagai tindak lanjut atas. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 313/PHPU BUP-XXIII/2025.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung Balai Antang Muara Teweh, pada Minggu (25/5), dan dihadiri oleh berbagai unsur, termasuk penyelenggara Pemilu, Forkopimda, tokoh masyarakat, serta perwakilan partai politik.
Ketua DPRD Barito Utara, Hj Mery Rukaini dan beberapa anggota DPRD Barito Utara hadir dalam rakor tersebut. Dewan menyampaikan, harapan agar seluruh tahapan PSU yang akan berlangsung pada 6 Agustus 2025 mendatang dapat berjalan tertib dan kondusif.
“Semoga tahapan pelaksanaan hingga pelaksanaan PSU nanti bisa berjalan dengan lancar, aman dan kondusif, serta terpilihnya Pemimpin Barito Utara yang sesuai dengan harapan masyarakat, kita semua tentu berharap agar pemimpin yang terpilih nantinya mampu membawa kemajuan pembangunan daerah, melanjutkan apa yang sudah baik, untuk Barito Utara yang terus maju,” ujar Mery Rukaini
Anggota DPRD Barito Utara, Jiham Nur, turut mengapresiasi kegiatan sosialisasi tersebut sebagai langkah penting untuk mengedukasi masyarakat.
“Kami mendukung penuh pelaksanaan PSU ini dan berharap masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya secara bijak. Ini momentum untuk memperkuat demokrasi lokal dan memastikan hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat,” kata Jiham Nur.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Barito Utara, Dr H Tajeri, menekankan perlunya keterlibatan aktif semua pihak demi menjaga stabilitas dan keamanan selama tahapan berlangsung.
“Kita semua bertanggung jawab untuk menciptakan suasana yang aman dan damai Kami berharap tidak ada provokasi atau gesekan yang bisa mengganggu proses PSU. Mari kita jaga persatuan dan fokus pada kemajuan Barito Utara”, tegas Tajeri. Rapat koordinasi ini menjadi bagian penting dalam menyamakan persepsi antar lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu, serta memperkuat sinergi antara pemerintah, DPRD, aparat keamanan, dan masyarakat luas.(fat/ko)
