PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Polemik batas wilayah antara Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali mencuat, terutama terkait status administratif Desa Dambung di Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur. Komisi I DPRD Kalteng menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan agar Desa Dambung tetap diakui sebagai bagian dari wilayah Kalimantan Tengah, sesuai dengan dasar hukum yang telah berlaku sejak lama.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, menjelaskan bahwa posisi Desa Dambung sebagai bagian dari Kalteng telah ditegaskan sejak Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 hingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002.
“Secara de facto dan de jure, Desa Dambung jelas merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Barito Timur,” tegas Purdiono dalam wawancara via telepon, Kamis (26/6).
Penegasan batas wilayah ini juga diperkuat melalui Kepmendagri Nomor 11 Tahun 1973 serta Naskah Berita Acara Tata Batas Tahun 1982 yang ditandatangani pejabat tinggi dari kedua provinsi dan disaksikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri kala itu. Namun, munculnya Permendagri Nomor 40 Tahun 2018 justru mencantumkan Desa Dambung ke dalam wilayah administratif Kalimantan Selatan, yang memicu penolakan keras dari masyarakat adat Dayak Lawangan dan Maanyan.
“Kami akan meneruskan perjuangan yang telah dilakukan sebelumnya oleh kawan-kawan di Barito Timur. Masalah ini harus diselesaikan dengan serius agar tidak terus berlarut,” tambahnya.
Komisi I DPRD Kalteng berencana mengundang berbagai pihak terkait, termasuk Pemerintah Kabupaten Barito Timur, tokoh adat, para Demang, hingga tokoh pendiri Bartim. Sinergi ini dianggap penting untuk memperkuat argumen serta dukungan moral dalam memperjuangkan pengembalian Desa Dambung ke Kalimantan Tengah.
“Kami ingin perjuangan ini menjadi gerakan kolektif seluruh elemen masyarakat, agar aspirasi warga Barito Timur benarbenar didengar,” pungkas Purdiono. (*afa/ko)
