Pemko Serius Benahi Data Penerima PBI-JK, Pastikan Bantuan Kesehatan Tepat Sasaran

oleh
oleh
MENGHADIRI: Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin melalui Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Palangka Raya, Andjar Hari Purnomo menghadiri koordinasi percepatan verifikasi dan validasi data peserta PBI-JK yang didanai APBN, di ruang Peteng Karuhei I Kantor Wali Kota Palangka Raya, Kamis (3/7).
MENGHADIRI: Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin melalui Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Palangka Raya, Andjar Hari Purnomo menghadiri koordinasi percepatan verifikasi dan validasi data peserta PBI-JK yang didanai APBN, di ruang Peteng Karuhei I Kantor Wali Kota Palangka Raya, Kamis (3/7).

PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Pemerintah Kota Palangka Raya melakukan pertemuan koordinasi percepatan verifikasi dan validasi data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang didanai APBN, Kamis (3/7). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Petang Karuhei I Kantor Wali Kota ini, pimpinan oleh Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin melalui Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Palangka Raya, Andjar Hari Purnomo. Ia mengatakan koordinasi ini penting dilakukan untuk memastikan bantuan kesehatan tepat sasaran.

“Kita menyadari masih ada tantangan seperti data ganda atau penerima yang sudah meninggal dunia, sementara ada pula warga yang seharusnya berhak namun belum terdaftar. Ini menjadi perhatian serius,” ujarnya.

Melalui dan melalui koordinasi ini, seluruh instansi terkait berupaya menyamakan persepsi dan menyusun langkah strategis untuk mempercepat reaktivasi data. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya, Riduan, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan verifikasi lapangan bersama pihak kelurahan untuk menilai kelayakan penerima bantuan.

Baca Juga:  Wali Kota Palangka Raya Apresiasi Kinerja Polri di HUT Bhayangkara ke-79

“Kita turun ke rumahrumah bersama lurah, melihat kondisi rumah dan pekerjaan warga. ada kriteria rumahnya, pekerjaan mereka, pekerjaan yang tidak tetap, kemudian rumahnya yang kita anggap masih kurang layak, itu masih kita kategorikan untuk tetap mendapatkan bantuan,” jelasnya.

Pemkot menargetkan percepatan reaktivasi peserta yang memenuhi syarat dapat optimal pada tahun 2025. Dengan sinergi dan komitmen lintas instansi, diharapkan bantuan kesehatan dari APBN benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan. (mut/ans/ko)