PUPR Kobar Gerak Cepat, Kucurkan ABT untuk Perbaiki Jalan Rusak di Arut Utara

oleh
oleh

PANGKALAN BUN, kaltengonline.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menunjukkan kepedulian dan respons cepat terhadap keluhan warga terkait rusaknya infrastruktur jalan di wilayah Kecamatan Arut Utara. Akses jalan yang menghubungkan desa-desa dinilai semakin memprihatinkan dan memerlukan penanganan segera.

Sorotan publik muncul setelah beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan kondisi jalan berlumpur di Desa Kerabu, yang berbatasan langsung dengan areal perkebunan PT BJAP. Dalam video tersebut, tampak sejumlah truk terjebak di kubangan lumpur, menggambarkan betapa parahnya kerusakan jalan yang mengganggu aktivitas masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PUPR Kobar, Muhammad Hasyim Mualim, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengalokasikan dana melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun ini untuk peningkatan infrastruktur jalan di Kecamatan Arut Utara. Peningkatan konektivitas antarwilayah desa dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk menunjang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Baca Juga:  HUT Korpri ke-55, Kobar Gelar Turnamen Mini Football

“Perbaikan jalan di Arut Utara menjadi salah satu prioritas pembangunan, sesuai instruksi Ibu Bupati. Meskipun adanya efisiensi anggaran, kami tetap berkomitmen menjalankan program ini secara bertahap. Jalan desa bukan hanya jalur penghubung, tapi juga kunci kemajuan wilayah,” ujar Hasyim pada Sabtu (12/7).

Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur jalan di Arut Utara sejatinya telah dimulai sejak 2017 melalui program konsorsium bersama perusahaan melalui dana CSR. Upaya tersebut berhasil membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan konektivitas antarwilayah. Tahun ini, program tersebut kembali dilanjutkan untuk mencapai standar kelayakan jalan yang diharapkan masyarakat.

“Jalan yang baik memudahkan warga menuju sekolah, puskesmas, pasar, dan berbagai fasilitas umum lainnya. Infrastruktur jalan merupakan nadi pembangunan daerah. Maka, peningkatannya adalah bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Hasyim. (Bob/ko)