PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan menyampaikan bahwa pihaknya bersama Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya telah sepakat untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah yang warganya taat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Kesepakatan ini merupakan hasil koordinasi kami dengan pemerintah kota untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar PBB,” ujar Hatir, Minggu (14/7).
Ia menegaskan, langkah ini juga sejalan dengan instruksi dari Menteri Keuangan RI guna mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, kebijakan ini diharapkan dapat menumbuhkan pemahaman bahwa pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan dikembalikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur.
“Setidaknya, jika tingkat pembayaran PBB di suatu kawasan sudah mencapai 70 persen, maka wilayah tersebut akan menjadi prioritas pembangunan. Namun bukan berarti kawasan lain diabaikan, tetap dibangun, hanya saja tidak menjadi prioritas utama,” jelasnya.
Lebih lanjut, Hatir mengatakan bahwa pihaknya turut aktif melakukan sosialisasi terkait pentingnya membayar PBB kepada masyarakat, termasuk di lingkungan tempat tinggalnya sendiri.
“Saya juga terus menyosialisasikan di lingkungan rumah tentang bagaimana dana dari PBB itu digunakan untuk mendukung pembangunan,” tambahnya.
Bendahara DPD Partai Demokrat Kalteng ini juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kemudahan layanan pembayaran pajak, seperti yang tersedia di Mal Pelayanan Publik Huma Betang, yang kini memungkinkan pembayaran tanpa antre.
Ia berharap, ke depan sektor PBB dapat semakin mendorong peningkatan PAD dan mempercepat pembangunan di Kota Palangka Raya.
“Mari kita bersama-sama membangun Kota Palangka Raya dengan menjalankan tugas dan kewajiban masingmasing. Salah satunya dengan membayar pajak secara rutin,” tutup Hatir. (ham/ko)
