Sekolah Rakyat Segera Buka, Semua Biaya Ditanggung Negara

oleh
oleh
SEKOLAH RAKYAT: Foto kiri atas, proses perbaikan bangunan di SDN 2 Langkai yang dijadikan lokasi untuk Sekolah Rakyat, foto diambil pada Senin (16/7). Foto kanan, Wakil Kepala Staf Kepresidenan RI M Qodari melihat kondisi bangunan setelah direhab, Rabu (30/7).
SEKOLAH RAKYAT: Foto kiri atas, proses perbaikan bangunan di SDN 2 Langkai yang dijadikan lokasi untuk Sekolah Rakyat, foto diambil pada Senin (16/7). Foto kanan, Wakil Kepala Staf Kepresidenan RI M Qodari melihat kondisi bangunan setelah direhab, Rabu (30/7).

Qodari Apresiasi Inovasi Palangka Raya dan Katingan Mendukung Program Prabowo

PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Gedung eks SDN 2 Langkai di Jalan Iskandar, Palangka Raya kini memiliki wajah baru. Bangunan yang sempat terbengkalai tersebut kini bertransformasi menjadi Sekolah Rakyat (SR), program pendidikan inklusif yang menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Langkah kreatif ini mendapat apresiasi langsung dari Wakil Kepala Staf Kepresidenan RI, Muhammad Qodari, yang meninjau lokasi pada Rabu (30/7). Ia menyebut transformasi ini sebagai inovasi luar biasa yang mampu membuka masa depan cerah bagi anak-anak dari kelompok rentan.

“Sekolah Rakyat ini adalah program prioritas Presiden yang sangat penting. Ia mampu memutus rantai kemiskinan dengan memberi akses pendidikan yang layak,” ujar Qodari.

Qodari juga mengisahkan momen haru saat Presiden Prabowo menerima sepucuk surat dari siswa Sekolah Rakyat di daerah lain.

“Isi surat itu menyentuh sekali. Anak itu mengucapkan terima kasih karena akhirnya bisa bersekolah. Ini bukti nyata dampak program,” tuturnya.

Menurut Qodari, Sekolah Rakyat Palangka Raya memiliki keunikan tersendiri. Berbeda dengan daerah lain yang menggunakan gedung pelatihan, sekolah ini memanfaatkan sekolah eksisting yang tidak lagi di gunakan.

Bangunan eks SDN 2 Langkai di sulap menjadi asrama, ruang belajar, hingga tempat makan. “Ini contoh nyata inovasi daerah. Tiga ruang kelas di sulap menjadi fasilitas penunjang pendidikan. Ini bisa jadi contoh nasional,” tegasnya.

Ia pun mengapresiasi Kementerian Sosial, Pemprov, dan Pemko Palangka Raya yang telah mendukung penuh realisasi program ini.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palangka Raya, Riduan, menyampaikan bahwa proses verifikasi siswa hampir selesai. Dari target 75 siswa, 73 sudah terdata.

“Dalam satu–dua hari ini, target siswa bisa tercapai,” katanya. Untuk tahap awal, SR Palangka Raya hanya menerima siswa SD kelas 3–5. Anak-anak kelas 1 dan 2 belum di terima karena dinilai masih terlalu kecil untuk tinggal di asrama. Riduan mengaku sempat menemui tantangan meyakinkan orang tua

“Setelah kami beri edukasi, mereka mulai percaya. Banyak yang akhirnya menyetujui,” ucapnya.

Sekolah Rakyat Palangka Raya menjamin kebutuhan dasar siswa, mulai dari tempat tinggal, makan, seragam, hingga alat belajar seperti laptop dan alat tulis—semuanya di tanggung oleh negara.

“Seragam dan sepatu sudah kami ukur. Makanan pun di siapkan penuh. Anak-anak tinggal fokus belajar,” kata Riduan.

Untuk tenaga pengajar, awalnya akan di datangkan dari Kementerian Sosial. Namun, ke depan akan ada kolaborasi dengan Dinas Pendidikan Kota.

Qodari menyebut pengelolaan oleh Kemensos sebagai keputusan tepat karena kementerian tersebut memiliki data keluarga termiskin paling valid melalui sistem PKH.

“Kemensos punya data desil 1 dan 2. Mereka juga punya petugas yang setiap hari mendampingi keluarga miskin,” jelasnya.

Menurutnya, Sekolah Rakyat bukan sekadar bantuan pendidikan, melainkan bagian dari investasi sosial jangka panjang.

“Anak-anak dari keluarga miskin tak hanya di beri akses sekolah, tapi juga jalan untuk bangkit dari kemiskinan,” tegas Qodari.

Sehari setelah dari Palangka Raya, Qodari melanjutkan kunjungan kerja ke Kabupaten Katingan, Kamis (31/7), guna meninjau rencana lokasi pembangunan sekolah unggulan dan sekolah rakyat

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari usulan yang disampaikan oleh Bupati Katingan Saiful sebelumnya, terkait pembangunan fasilitas pendidikan unggulan di Kabupaten Katingan. Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Wakil Bupati Katingan Firdaus, Penjabat Sekretaris Daerah Christian Rain, Wakil Ketua I DPRD Katingan Nanang Suriansyah, Wakil Ketua II DPRD Katingan H Wiwin Susanto, BPN Katingan, serta sejumlah pejabat daerah lainnya, Kamis (31/7).

Baca Juga:  Koperasi Merah Putih Palangka Raya Jawab Kebutuhan Pokok Warga

Dalam kunjungannya M Qodari meninjau tiga lokasi lahan milik Pemerintah Kabupaten Katingan. Lokasinya antara lain berada di dekat area pembangunan sekolah rakyat Katingan, di depan Rumah Jabatan (Rujab) Bupati, dan di samping Rujab Bupati Katingan.

M Qodari menjelaskan, ketiga lokasi ini akan di kaji dan di evaluasi lebih lanjut sesuai dengan kriteria yang telah di tetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti). “Hasil peninjauan ini akan kami bawa kembali ke pusat untuk penilaian. Mudah-mudahan dari berbagai variabel yang di siapkan bisa lulus,” ujarnya.

Dia juga menekankan pentingnya Pemkab Katingan untuk segera memenuhi segala persyaratan yang di perlukan. “Sebab untuk bangunan sekolah secara permanen. Informasinya, rencana akan di bangun pada Oktober 2025. Jika persyaratan yang di usulkan oleh daerah, lengkap dan di setujui. Makanya, status persyaratan harus betulbetul final untuk menghindari ketidakpastian,” tegasnya.

Selain meninjau lokasi sekolah unggulan, M Qodari juga menyempatkan diri untuk melihat lokasi sementara Sekolah Rakyat yang berada di bekas Hotel Katingan. Dia mengaku terkesan dengan inovasi yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan. “Terus terang saya belum pernah menemukan tempat calon sekolah rakyat yang menggunakan bekas hotel seperti di Katingan. Ini adalah bentuk kreativitas dan inovasi pemerintah daerah dalam memanfaatkan aset yang ada,” ucapnya.

Menurutnya, lokasi sementara tersebut sudah cukup bagus dan lengkap. “Kita optimis setelah melihat ini, sekolah rakyat akan berjalan lancar di Kabupaten Katingan,” tambahnya.

Sementara itu Wakil Bupati Katingan Firdaus menyebutkan, bahwa pemerintah daerah telah menawarkan lima lokasi lahan di tempat berbeda, dengan total luas keseluruhan kurang lebih sekitar 100 hektare. “Kami berharap salah satu lokasi yang kami tawarkan bisa di setujui oleh pemerintah pusat. Semua lahan yang kami ajukan sudah sertifikat yang di keluarkan oleh BPN. Jadi tidak ada masalah,” jelasnya.

Firdaus berharap, kunjungan ini dapat mendorong pemerintah pusat untuk segera menyetujui permohonan mereka. “Kami berterima kasih kepada Wakil Kepala Staf Kepresidenan yang telah datang langsung. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari hasil audiensi Bapak Bupati dengan pemerintah pusat beberapa waktu lalu,” tegasnya.

Sekolah Rakyat Kotim Terkendala Rekrutmen Siswa SD Sementara itu, program Sekolah Rakyat di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) juga tengah berjalan. Namun, Pemkab mengalami tantangan dalam menjaring siswa, khususnya jenjang SD.

Wakil Bupati Kotim, Irawati, menjelaskan bahwa awalnya program hanya menyasar jenjang SLTA. Namun, belakangan Kemensos meminta agar jenjang SD juga di buka.

“Akhirnya kami bentuk dua rombel SD dan dua rombel SLTA, masing-masing maksimal 50 anak,” ujarnya.

Namun tantangan muncul dalam mencari anak-anak SD yang bersedia di asramakan. Hingga kini, baru 10 anak SD yang mendaftar. Untuk SLTA pun belum memenuhi kuota.

“Ini PR kami. Banyak orang tua masih berat melepas anaknya tinggal di asrama,” kata Irawati.

Selain itu, Pemkab juga harus mencocokkan data siswa dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) milik Kemensos agar bantuan tepat sasaran.

“Kalau tak sesuai, bisa kena teguran dari pusat. Jadi harus betul-betul akurat,” tegasnya.

Meski kuota belum terpenuhi, Pemkab tetap berkomitmen menjalankan program. Guru dari Kemensos di jadwalkan segera tiba, sementara semua persiapan terus di kebut.

“Kami harap masyarakat ikut menyosialisasikan. Ini demi masa depan anak-anak Kotim,” pungkas Irawati. (mut/ham/eri/mif/ala/ko)