Palangka Raya-Bertempat di Jalan Jenjang, Palangka Raya, civitas Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kalimantan Tengah bersama jajaran pengurus DPD GAMKI masa bakti 2021–2024 merekam pernyataan resmi (press release) yang berisi klarifikasi terkait dinamika internal organisasi GAMKI di wilayah tersebut.
Dalam pernyataannya, Ketua DPD GAMKI Kalteng periode 2021–2024, Winda Natalia, menegaskan bahwa rilis ini ditujukan untuk memberikan informasi yang utuh dan berimbang kepada publik mengenai dinamika yang berkembang belakangan ini di tubuh organisasi GAMKI Kalteng.
“Kami ingin menyampaikan klarifikasi dan penjelasan menyeluruh atas berbagai dinamika yang terjadi” ujar Winda.
Sementara itu, Fitroni A. Putra, Ketua DPD GAMKI Kalteng periode 2015–2018 yang turut hadir dalam kesempatan tersebut, menjelaskan rentetan dinamika yang terjadi selama ini hingga akhirnya terjadi penolakan dan menyampaikan bahwa penolakan yang disampaikan civitas GAMKI Kalteng bukan ditujukan kepada individu atau kelompok tertentu, melainkan terhadap mekanisme yang dinilai bertentangan dengan konstitusi organisasi serta melanggar etika berorganisasi.
“Yang kami tolak adalah prosesnya yang cacat secara konstitusional, bukan orangnya. GAMKI Kalteng tidak sedang berkonflik dengan siapa pun secara personal,” tegas Fitroni.
Hal senada juga disampaikan Henoch Renst Katoppo, Sekretaris DPD GAMKI Kalteng masa bakti 2021–2024. Ia kembali menegaskan bahwa civitas GAMKI Kalteng menolak hasil Konferensi Daerah (Konferda) yang diinisiasi oleh DPP GAMKI pada 24 Mei lalu, beserta seluruh produk turunannya, termasuk rencana pelantikan pengurus DPD hasil konferda tersebut. ujarnya.
Civitas GAMKI Kalteng pada saat yang sama merilis laporan komprehensif yang akan memuat kronologi dan penjelasan detail terkait dinamika organisasi yang tengah terjadi.
Dalam wawancara terpisah di luar video resmi, Winda Natalia kembali menegaskan bahwa hubungan persaudaraan di internal GAMKI Kalimantan Tengah sejatinya telah terjalin dengan baik dan harmonis. Namun, ia menyayangkan adanya tindakan dari DPP GAMKI yang dinilai sewenang-wenang dan berpotensi merusak harmoni tersebut.
“Saya ingin menegaskan bahwa siapa pun berhak dan boleh menakhodai GAMKI Kalteng, namun harus melalui mekanisme yang benar dan konstitusional, saya akan hantarkan dengan baik dan kami bersama civitas GAMKI Kalteng akan siapkan. konferda yang sesuai dengan mekanisme yang benar kami siap menerima dan mendukung. siapa saja nantinya yang akan menakhkodai dan meneruskan pergerakan GAMKI kedepan” tutup Winda.(Bud)
