PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palangka Raya, Jati Asmoro menegaskan pentingnya penguatan manajemen dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) maupun dana hibah. Menurut Jati penguatan manajemen pengelolaan dana BLUD sangat di perlukan. Sebab menyangkut kepercayaan publik terhadap efektivitas penggunaan anggaran pemerintah.
Ia menambahkan, dana BLUD memiliki peran strategis dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan. Karena itu, tata kelola yang baik menjadi syarat utama agar program yang di danai melalui BLUD berjalan optimal dan tepat sasaran.
Sistem akuntabilitas yang ketat harus di terapkan sehingga setiap rupiah dapat di pertanggungjawabkan secara transparan. “Selain itu, pengawasan internal dan eksternal juga perlu di perkuat untuk mencegah potensi penyimpangan,” katanya.
Terkait dana hibah, Jati menyoroti masih adanya keluhan dari penerima hibah terkait proses verifikasi dan pencairan yang di nilai lambat. Padahal, dana tersebut sangat vital untuk keberlangsungan kegiatan organisasi masyarakat dan lembaga nonpemerintah.
Untuk itu, pihaknya mendorong pemerintah kota segera mengevaluasi mekanisme penyaluran hibah. Jati juga mengusulkan agar seluruh proses administrasi hibah di lakukan secara digital guna meningkatkan transparansi dan mempercepat birokrasi.
Ia mengingatkan, BLUD dan pengelola dana hibah tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga kualitas output dan dampak langsung bagi masyarakat. DPRD, lanjutnya, berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan terhadap seluruh aspek pengelolaan keuangan daerah.
“Tujuan akhir dari penggunaan dana publik adalah kesejahteraan rakyat. Maka, efektivitas penggunaan dana harus menjadi prioritas,” tutup legislator Partai Gerindra ini. (ham/ko)
