KASONGAN, Kaltengonline.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan Alfriyano, menyampaikan sejumlah catatan penting kepada Pemerintah Kabupaten Katingan terkait kinerja dan perencanaan anggaran. Terdapat empat poin utama yang menjadi sorotan, di antaranya target pendapatan, regulasi hibah, belanja pegawai, dan sinkronisasi program kerja.
Alfriyano menekankan perlunya Pemkab Katingan untuk menyusun target pendapatan dengan dukungan data dan kajian yang terukur serta relevan. Dia menilai, perencanaan yang matang akan memastikan target pendapatan dapat terealisasi secara maksimal. “Target pendapatan harus didukung dengan data dan kajian yang valid, bukan sekadar perkiraan,” tegasnya, Jumat (15/8).
Terkait pemberian hibah, politisi PKB ini mendesak Pemkab Katingan untuk segera membuat regulasi yang jelas. Regulasi ini, menurutnya, penting untuk mengatur pemberian hibah kepada organisasi keagamaan maupun kemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari. “Regulasi yang jelas akan memberikan kepastian hukum dan transparansi dalam penyaluran hibah,” ujarnya.
Selain itu dia menyoroti penghitungan belanja pegawai. Dia meminta agar perhitungan belanja pegawai dilakukan secara transparan dan disesuaikan dengan kebutuhan riil. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi anggaran dan menghindari pemborosan. “Penghitungan belanja pegawai harus sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan,” kata Alfriyano.
Poin terakhir yang disorot Alfriyano adalah sinkronisasi program dan kegiatan setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Mantan anggota Polri ini menekankan perlunya skala prioritas yang disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, sambil tetap mengedepankan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbasis digitalisasi. “Program kerja harus selaras dengan RPJMD dan fokus pada peningkatan PAD melalui digitalisasi,” pungkasnya. (ko)
