PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhammad Ansyari menyoroti adanya penurunan struktur anggaran daerah dari Rp9,8 triliun menjadi Rp8,3 triliun. Penurunan tersebut terutama terjadi di sektor pendapatan daerah.
“Ada beberapa poin yang menjadi perhatian Dewan, salah satunya penurunan pada sektor pajak,” ucap Ansyari, Selasa malam (19/8).
Ia menjelaskan, turunnya pendapatan salah satunya dipicu oleh kebijakan baru terkait opsen pajak. Pembagian hasil pajak kini lebih besar diberikan ke kabupaten/kota sehingga memengaruhi porsi yang masuk ke provinsi.
“Misalnya dari pendapatan BBN-KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) dan juga pajak kendaraan bermotor,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, DPRD Kalteng tetap mendorong agar pendapatan daerah bisa dioptimalkan. Ansyari juga menyebut ada potensi lain yang dapat digali pada sektor lain seperti pajak alat berat dan pajak air permukaan.
Langkah optimalisasi pajak merupakan bagian dari upaya mendukung misi gubernur dalam menjaga kemandirian fi skal daerah. Dengan demikian, meski terjadi penurunan anggaran pemerintah dan DPRD tetap memiliki strategi agar pembangunan di Kalteng tidak terhambat.
“Kita di DPRD tentu mendukung dan akan berusaha bersama-sama agar pendapatan ini bisa dioptimalkan,” pungkasnya. (*afa/ans/ko)
