Dewan Kalteng Siapkan Terobosan Pendidikan Vokasi Mandiri

oleh
oleh
KAJI BANDING: Wakil Ketua II DPRD Kalteng, M Ansyari bersama Komisi III DPRD Kalimantan Tengah saat kaji banding ke Disdik Jawa Barat, Kamis (21/8).
KAJI BANDING: Wakil Ketua II DPRD Kalteng, M Ansyari bersama Komisi III DPRD Kalimantan Tengah saat kaji banding ke Disdik Jawa Barat, Kamis (21/8).

PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Upaya meningkatkan mutu pendidikan vokasi di Kalimantan Tengah (Kalteng) terus dilakukan DPRD Kalteng. Salah satunya melalui kaji banding ke Jawa Barat, daerah yang dinilai berhasil membangun sekolah kejuruan berbasis kemandirian dan telah banyak dijadikan contoh di tingkat nasional.

Rombongan legislator Kalteng yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD, M Ansyari bersama anggota Komisi III disambut jajaran Dinas Pendidikan Jawa Barat pada Kamis (21/8). Sehari kemudian, mereka melanjutkan peninjauan ke SMKN 9 Bandung, salah satu sekolah yang sudah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Menurut M Ansyari, kunjungan tersebut penting karena SMKN 9 Bandung terbukti mampu mengelola sekolah secara mandiri, sekaligus menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi.

“Kami ingin melihat langsung bagaimana konsep BLUD dijalankan, bagaimana sekolah bisa berinovasi, serta bagaimana dunia usaha dan dunia industri dilibatkan dalam pembelajaran,” ujarnya, Selasa (26/8).

Baca Juga:  DPRD Dukung Sikap Tegas Gubernur Kalteng Soal Pajak dan Kewajiban Plasma

Ia menambahkan, sekolah kejuruan di Bandung itu menjadi rujukan bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di tingkat ASEAN. Selain menjalankan Teaching Factory (TEFA) di jurusan kuliner, kecantikan, dan pariwisata, sekolah ini juga sudah menerapkan kurikulum standar internasional ASEAN Common Tourism Curriculum (CATC).

Dirinya menegaskan, apa yang dipelajari dari Jawa Barat akan menjadi bahan berharga untuk diterapkan di Kalteng.

“Kalau di Bandung sektor pariwisata menjadi unggulan, di Kalteng kita punya potensi lain yang tak kalah besar, seperti pertanian dan pengolahan sumber daya alam. Itu yang harus dikembangkan agar SMK di daerah bisa berdiri mandiri dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pihak swasta untuk mempercepat penguatan sekolah vokasi. (ovi/ans/ko)