KASONGAN, kaltengonline.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah resmi memulai pemeriksaan manajemen aset di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan. Pemeriksaan ini mencakup efektivitas pengelolaan aset Pemkab Katingan dari tahun 2024 hingga semester I 2025. Entry meeting atau pertemuan awal pemeriksaan berlangsung di ruang kerja Wakil Bupati Katingan Firdaus dan rombongan BPK dipimpin oleh Dodik Achmad Akbar, pada Rabu (27/8).
Dalam pertemuan itu, BPK menjelaskan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai seberapa efektif, transparan, dan akuntabel tata kelola aset daerah. Fokus pemeriksaan akan mencakup aspek perencanaan, pemanfaatan, hingga pengawasan aset yang dimiliki Pemkab Katingan.
Wakil Bupati Katingan Firdaus menyambut baik pemeriksaan ini. Dia menegaskan, Pemkab Katingan berkomitmen penuh mendukung kelancaran proses pemeriksaan dengan menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan tim auditor BPK. “Kami menyadari bahwa pengelolaan aset daerah memiliki peran strategis. Kami siap bekerja sama dengan BPK agar proses ini berjalan lancar dan memberikan rekomendasi konstruktif bagi peningkatan tata kelola aset di Katingan,” ujar Firdaus.
Sementara itu, Dodik Achmad Akbar berharap adanya keterbukaan dan kerja sama dari setiap perangkat daerah dan instansi terkait. Dia menekankan, pemeriksaan ini bukan hanya untuk mencari kesalahan, melainkan memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pengelolaan aset. “Hasil pemeriksaan diharapkan dapat membantu pemerintah daerah meningkatkan kinerja, efisiensi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara,” jelas Dodik.
Dengan adanya entry meeting ini, pemeriksaan pendahuluan secara resmi dimulai dan akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan. Pemkab Katingan berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan dan aset sebagai wujud tanggung jawab dalam mengelola kepercayaan publik.(eri)
