PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah menggelar Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan III Tahun 2025. Agenda rapat membahas pandangan umum fraksifraksi terhadap pidato pengantar gubernur mengenai Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Juru bicara Fraksi Demokrat, Kasri Yani, menyebutkan bahwa pemangkasan terbesar terjadi pada belanja modal untuk gedung dan bangunan sebesar Rp495 miliar serta jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp462 miliar.
“Pemangkasan ini tentu akan memengaruhi kualitas pelayanan SKPD. Pemerintah perlu menjelaskan langkah antisipasinya agar masyarakat tidak dirugikan,” tegasnya, baru-baru ini.
Fraksi Partai Demokrat memberikan perhatian serius pada pengurangan belanja daerah yang nilainya lebih dari Rp1,3 triliun. Menurut Demokrat, pemangkasan belanja tersebut harus diantisipasi dengan strategi fiskal yang tepat agar tidak berdampak pada pelayanan publik.
Selain menyoroti pemangkasan belanja, Demokrat juga meminta pemerintah menjaga konsistensi program prioritas, termasuk pendidikan gratis melalui skema Betang Cerdas. Fraksi ini mendorong agar program pendidikan diarahkan ke bidang studi yang relevan dengan kebutuhan lapangan kerja.
Kasri menegaskan pengurangan anggaran jangan sampai dijadikan alasan untuk mengurangi komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas SDM. “Penurunan anggaran justru harus menjadi momentum mencari terobosan peningkatan PAD tanpa membebani masyarakat kecil,” katanya.
DPRD menekankan, perubahan APBD tidak hanya sebatas penyesuaian angka melainkan harus menjawab persoalan riil yang dihadapi masyarakat, terutama layanan dasar. Hal ini agar kebijakan anggaran benar-benar memberi manfaat langsung bagi warga Kalteng. (*afa/ans/ko)
