KASONGAN, kaltengonline.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan berkomitmen penuh untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia (SDM) di daerahnya. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Katingan Firdaus, saat beraudiensi dengan pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Katingan dan jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di ruang kerjanya, Senin (8/9).
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati Firdaus menekankan pentingnya sinergi antara Pemkab Katingan dan PGRI. Dia menyadari tantangan utama yang dihadapi adalah kondisi geografis Katingan yang luas. Hal ini terutama berdampak pada akses pendidikan yang belum merata, khususnya bagi guru dan siswa di daerah pelosok yang sering kali menghadapi kendala minimnya akses internet. “Pendidikan adalah prioritas kami, bahkan 20% dari APBD telah kami alokasikan untuk sektor ini,” ujar Firdaus.
Mereka ingin bercita-cita menjadikan Katingan sebagai kota pendidikan, setara dengan Yogyakarta. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari potensi kawasan gambut di Tampelas yang bernilai triliunan rupiah sedang terus digenjot untuk mendukung program bantuan sekolah gratis, seperti sepatu, baju, dan tas.
Firdaus juga menyoroti adanya sekitar 40 persen wilayah Katingan yang masih blankspot atau tidak memiliki akses internet. Dia mengakui hal ini menyebabkan kesenjangan pendidikan yang signifikan.
Pada pertemuan ini, Wakil Ketua PGRI Katingan Murjani, telah menyampaikan beberapa usulan. Antara lain kebutuhan sekretariat untuk menunjang aktivitas organisasi, pemanfaatan aplikasi untuk memantau keaktifan dan perkembangan guru, perhatian lebih terhadap permasalahan guru yang bertugas di daerah hulu.
Sementara itu Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Arianson, memaparkan beberapa langkah strategis yang sedang dan akan dilakukan. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), masih ada anak-anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah. Hal ini salah satunya disebabkan oleh data yang belum terbarukan akibat perpindahan alamat keluarga.
Sebagai solusinya, Dinas Pendidikan akan melakukan pemutakhiran data secara berkala melalui koordinasi dengan sekolah, pemerintah desa, dan orang tua. Mereka juga akan memanfaatkan sistem terintegrasi untuk memastikan data anak-anak tidak sekolah lebih akurat. “Pendidikan di Katingan itu gratis, tidak ada pungutan,” tegas Arianson.
Mereka juga terus berupaya memperkuat literasi dan menargetkan pada tahun 2026, semua siswa SD kelas 1, 2, dan 3 sudah mampu membaca. “Kami juga mendorong peningkatan kompetensi guru, terutama di bidang digitalisasi,” ungkapnya.
Sebagai bentuk dukungan, Pemkab Katingan kini membuka aula pendidikan secara gratis bagi seluruh tenaga pendidikan, yang bisa dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan belajar. Melalui kerja sama erat dengan PGRI dan berbagai upaya strategis, Pemkab Katingan berharap kualitas pendidikan dapat terus meningkat dan menjangkau seluruh masyarakat Katingan.(eri)
