PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya menghadapi tantangan besar pada tahun 2026 setelah adanya efisiensi anggaran sebesar Rp253 miliar. Kebijakan ini berdampak pada pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang seharusnya menjadi penopang utama pembangunan daerah.
Seiring perkembangan kota yang pesat jumlah penduduk Palangka Raya terus meningkat. Kondisi ini secara otomatis menuntut adanya perluasan infrastruktur terutama jaringan jalan yang dibutuhkan untuk menunjang mobilitas masyarakat. Diperkirakan wilayah yang membutuhkan tambahan pembangunan jalan mencapai lebih dari 100 kilometer.
Namun dengan adanya efisiensi tersebut sejumlah program strategis terpaksa mengalami keterlambatan. Padahal pembangunan jalan dan infrastruktur lain menjadi kebutuhan mendesak agar pelayanan publik bisa terus meningkat seiring pertumbuhan kota.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menegaskan Pemko tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik meski dengan keterbatasan anggaran. “Kami memahami kebutuhan masyarakat sangat tinggi, terutama soal infrastruktur. Namun dengan kondisi keuangan saat ini kami mohon masyarakat bisa bersabar karena pemerintah tetap berupaya mencari solusi terbaik,” ujarnya.
Lebih lanjut Fairid mengungkapkan efisiensi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemko dalam mengambil keputusan. “Ini bukan situasi yang mudah, tetapi kami pastikan pembangunan yang menyentuh kepentingan masyarakat luas akan tetap menjadi prioritas. Kenyamanan dan keamanan warga Palangka Raya adalah hal utama,” tambahnya.
Pemko juga berkomitmen mencari terobosan agar keterlambatan pembangunan tidak berlangsung lama. Upaya sinergi dengan pemerintah pusat maupun provinsi akan terus dilakukan untuk memastikan roda pembangunan tetap berjalan demi kesejahteraan masyarakat. (chi/ans/ko)
