Kalteng Kejar Target Air Minum dan Sanitasi
PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) tengah berhadapan dengan ujian berat dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar, khususnya di bidang air minum dan sanitasi.
Penyusutan anggaran dari pemerintah pusat memaksa pemerintah daerah untuk melakukan peninjauan ulang dan penyesuaian terhadap sejumlah target pembangunan yang telah ditetapkan. Kondisi ini mendorong perlunya sinergi yang lebih solid antar level pemerintahan.
Plt Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Ir Leonard S Ampung MM MT, secara tegas menyampaikan urgensi penyesuaian strategi ini dalam Rapat Koordinasi Bidang Air Minum dan Sanitasi yang digelar di Aula Lt. II Kantor Bapperida Kalteng, Senin (29/9).
Tantangan yang dihadapi Kalteng semakin kompleks mengingat adanya dua target yang harus dipenuhi secara bersamaan. Di tingkat nasional, RPJMN 2025–2029 menetapkan capaian akses air keran siap minum sebesar 42 persen untuk rumah tangga perkotaan dan sanitasi aman 30 persen.
Sementara itu, RPJMD Kalteng periode yang sama justru mencanangkan tujuan yang lebih tinggi, yakni menjangkau sekitar 1,4 juta dari total 2,8 juta penduduk dengan akses air minum langsung dari keran.
Leonard menjelaskan bahwa dilema anggaran menjadi penghalang utama. Realisasi target ambisius tersebut jelas membutuhkan injeksi dana yang sangat besar. Namun, realita justru menunjukkan arus pendanaan yang menyusut, sehingga pemerintah daerah tidak bisa bergantung pada pendekatan konvensional.
Lebih lanjut, Leonard menegaskan bahwa Inovasi dalam model pembiayaan dan perencanaan strategis menjadi jalan keluar yang tidak terelakkan. Pemerintah provinsi menyadari bahwa kolaborasi multi-pihak adalah kunci mengatasi kebuntuan ini. Skema pendanaan yang melibatkan tidak hanya APBD, tetapi juga sumber-sumber alternatif menjadi suatu keharusan.
“Skema Corporate Social Responsibility (CSR) dan skema kemitraan lainnya dipandang dapat membantu mempercepat pembangunan infrastruktur. Pendekatan ini diharapkan dapat menutupi celah anggaran yang timbul,” Ujar Leonard.
Pemenuhan akses air bersih dan sanitasi yang layak merupakan indikator krusial dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di tengah laju pertumbuhan penduduk, Leonard menegaskan bahwa tantangan ini tidak bisa ditunda penyelesaiannya. Infrastruktur dasar yang memadai adalah fondasi bagi peningkatan kualitas hidup dan daya saing daerah.
Leo juga mengatakan bahwa meski dana transfer pusat berkurang, semangat untuk mencapai target tidak boleh padam. Upaya kolektif yang melibatkan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta dunia usaha dan masyarakat dinilai sebagai formula terbaik untuk melanjutkan laju pembangunan di tengah keterbatasan fiskal.
“Kita harus mengakui bahwa pengurangan dana transfer pusat memberikan dampak yang signifikan, oleh karena itu kita tidak bisa bekerja seperti biasa dan harus segera duduk bersama untuk mengevaluasi serta menyelaraskan ulang seluruh target pembangunan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, agar tetap realistis dan dapat dicapai,” tegas Leonard.
Kunci utamanya terletak pada kolaborasi yang inklusif dan tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi juga secara aktif menjalin kemitraan pendanaan dengan berbagai pihak, termasuk menggali potensi pendanaan dari masyarakat dan program CSR perusahaan, untuk memastikan bahwa target nasional dan daerah yang telah kita canangkan tidak hanya menjadi wacana tetapi benar-benar terwujud di lapangan. (ren/nue/ko)
