PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Insiden gangguan kesehatan yang dialami sejumlah siswa penerima program Bantuan Gizi Nasional (BGN) atau Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak luput dari perhatian DPRD Kalimantan Tengah. Kejadian tersebut perlu ditangani secara proporsional dan tidak langsung dikategorikan sebagai kasus keracunan massal.
Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah, Muhammad Ansyari, mengatakan bahwa satu dapur penyedia makanan dalam program MBG rata-rata melayani hingga 3.000 porsi setiap harinya. Jika dibandingkan dengan jumlah anak yang terdampak, kasus yang terjadi masih tergolong sangat kecil — namun bukan berarti dapat disepelekan.
“Persentasenya masih sangat kecil, nol koma sekian. Boleh jadi memang ada beberapa anak yang mengalami alergi terhadap zat atau jenis makanan tertentu,” ujarnya, Kamis (2/10).
Ansyari mencontohkan bahwa beberapa anak mungkin tidak cocok dengan bahan makanan tertentu seperti susu. Kondisi intoleransi terhadap laktosa cukup umum terjadi di wilayah Asia, termasuk Indonesia.
“Sehingga wajar bila sebagian anak mengalami gangguan pencernaan. Jadi kasus ini jangan langsung disebut ‘keracunan massal’, melainkan perlu dievaluasi secara lebih proporsional,” jelas Ansyari.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap penyelenggara program BGN agar insiden serupa tidak terulang. Menurutnya, pihak penyelenggara perlu memastikan setiap dapur gizi memiliki standar higienitas dan distribusi yang ketat.
DPRD Kalteng, meski bukan mitra langsung BGN, tetap memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan program berjalan dengan baik di daerah. Ia berharap kejadian tersebut menjadi bahan perbaikan bagi seluruh pelaksana di lapangan.
“Saya pikir ini jadi evaluasi untuk BGN. Nanti saya juga akan berkomunikasi dengan koordinator regional, terutama untuk Kalimantan Tengah agar menjadikan hal ini atensi serius,” ungkapnya. *(afa/ans/ko)
