SAMPIT, kaltengonline.com – Upaya memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat terus digalakkan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Salah satu langkah nyata yang kini didorong adalah optimalisasi pengelolaan zakat penghasilan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kotim.
Bupati Kotim Halikinnor menyampaikan, pihaknya mendorong penerbitan Surat Edaran (SE) tentang kewajiban pembayaran zakat penghasilan, terutama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah memenuhi nisab. Langkah ini diambil agar potensi zakat di daerah bisa terkelola secara maksimal dan berdampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Dalam waktu dekat akan kami keluarkan surat edaran agar ASN dan masyarakat yang sudah wajib zakat menyalurkannya melalui BAZNAS Kotim. Zakat penghasilan 2,5 persen ini tidak hanya kewajiban agama, tetapi juga bentuk kepedulian sosial,” ujar Halikinnor saat membuka Pelatihan Santripreneur BAZNAS Kotim di Balai Latihan Kerja (BLK) Kotim, Selasa (7/10).
Menurutnya, dengan pengelolaan zakat yang baik, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat tanpa selalu bergantung pada anggaran pemerintah. Ia menekankan pentingnya kesadaran kolektif, terutama di kalangan ASN dan pekerja sektor swasta, untuk menunaikan zakat sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual.
“Zakat itu menyucikan penghasilan kita. ASN, karyawan perusahaan, dan masyarakat yang sudah memenuhi syarat nisab wajib menunaikan zakat penghasilan. Dengan begitu, rezeki menjadi lebih bersih dan membawa berkah,” tegasnya.
Halikinnor juga mengakui bahwa rencana penerbitan regulasi zakat penghasilan sebenarnya sudah lama dibahas, namun baru tahun ini diarahkan untuk direalisasikan. Ia menargetkan sebelum masa jabatannya berakhir, sudah ada dasar hukum yang memperkuat kewajiban tersebut, minimal berupa surat edaran, dan ke depan akan ditingkatkan menjadi Peraturan Bupati (Perbup).
“Kalau semua umat Islam melaksanakan zakat dengan tertib, saya yakin tidak ada lagi yang hidup kekurangan. Ini bukan sekadar kewajiban, tetapi juga solusi sosial untuk menekan angka kemiskinan,” imbuhnya.(ko).
