PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Setelah pertemuan antara masyarakat yang mengeluhkan persoalan sengketa lahan di sektor pertambangan, kini DPRD Kalimantan Tengah mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan perusahaan yang bersangkutan agar bisa mencari jalan tengah dari permasalahan tersebut.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Bambang Irawan mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pihaknya dalam menanggapi aspirasi dan keluhan masyarakat yang telah disampaikan ke dewan. “Yang biasa kami lakukan di Komisi II adalah menindaklanjuti laporan-laporan dari masyarakat yang sampai ke kami setelah kami dengarkan, kami melakukan pemanggilan atau RDP,” ujarnya, Senin (6/10).
Ia mengungkapkan saat ini pihaknya tengah melakukan pendalaman terhadap sejumlah kasus agar dalam RDP, dewan sudah memiliki gambaran lengkap mengenai persoalan yang dihadapi masyarakat. “Skemanya biar kami di Komisi II memahami secara detail kasus ini. Jadi pada saat RDP dengan perusahaan kami sudah pegang versi dari masyarakat dan tinggal mendengarkan versi dari perusahaan,” ungkapnya.
Bambang menambahkan, dalam pertemuan yang dijadwalkan besok, terdapat lima perusahaan yang akan dihadirkan. Di antaranya, PT Agrinas, PT Tri Oetama Persada dan perusahaan lainnya yang akan berdiskusi bersama Satgas. “Besok siang kami audensi dengan Agrinas dan Satgas. Paginya RDP dengan PT TriOuP Tambang Batu Bara, dan PT HAL,” terangnya.
DPRD Kalteng menerima dua kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait permasalahan dengan PT Tri Outama Persada. “Pada prinsipnya, kami ingin mendalami kasus yang dilaporkan. Ini bagian dari komitmen kami untuk menindaklanjuti laporan masyarakat agar penanganannya benar-benar jelas dan realistis,” katanya.
Bambang mengungkapkan, laporan terkait perusahaan tersebut sebenarnya sudah pernah masuk ke DPRD pada Maret lalu. Namun, tindak lanjut konkret baru bisa dilakukan sekarang dengan menggelar pertemuan bersama perusahaan dan masyarakat. “Surat mereka sudah masuk sejak bulan Maret. Sekarang kami follow up dengan mengadakan pertemuan langsung besok. Tapi hari ini kami panggil dulu masyarakat untuk mendengar langsung kronologinya,” ujarnya. (*afa/ ans/ko)
