SAMPIT, Kaltengonline.com – Pengungkapan jaringan peredaran narkoba lintas provinsi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah dan BNN Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menjadi alarm keras peredaran barang haram masih marak di wilayah ini.
Ketua DPRD Kotim, Rimbun menegaskan sikap tegasnya, tidak ada kompromi bagi para pengedar. Ia meminta aparat penegak hukum menjatuhkan hukuman maksimal agar efek jera benar-benar terasa.
“Kami minta penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu. Siapapun pengedarnya, harus dihukum seberat-beratnya. Tidak ada ruang bagi pelaku untuk lolos,” tegas Rimbun, Jumat (10/10).
Rimbun menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas aparat di lapangan, termasuk tindakan tembak di tempat bagi pengedar yang melawan saat ditangkap. Menurutnya, peredaran narkoba di Kotim sudah berada di titik mengkhawatirkan dan perlu tindakan luar biasa.
“Kalau pengedar ini melawan dan sudah tidak ada jalan lain, tembak di tempat saja. Tidak ada ampun,” ujarnya tegas.
Politisi PDI Perjuangan itu juga menilai, dari bukti yang dipaparkan BNNP, skala kasus kali ini cukup besar dan melibatkan jaringan luas. Ia mendorong aparat untuk menelusuri kemungkinan adanya pihak yang membekingi atau terlibat secara tidak langsung.
“Kalau ada yang mengaku dibekingi, silakan dibongkar. Kami di DPRD siap mendukung penuh langkah tegas aparat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Rimbun menegaskan, DPRD tidak akan menoleransi pembelaan-pembelaan klasik dari para pelaku, seperti alasan ekonomi atau keluarga. Ia menilai, alasan tersebut tidak bisa dijadikan pembenaran untuk merusak masa depan generasi muda.
“Kami tidak ingin mendengar alasan ‘terpaksa karena keluarga atau anak’. Itu bukan pembenaran. Tindakan mereka sudah menghancurkan masa depan anak-anak kita,” ucapnya.
Ketua DPRD ini juga mengajak masyarakat Kotim untuk aktif membantu aparat dengan menjadi saksi jika diperlukan. Menurutnya, dukungan publik adalah faktor penting untuk memutus rantai peredaran narkoba di daerah.
“Kami minta masyarakat mau kooperatif dan siap membantu proses hukum. Tanpa dukungan mereka, pemberantasan tidak akan optimal,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD akan terus menjaga koordinasi dengan BNNP dan BNNK serta membuka ruang komunikasi 24 jam bagi aparat penegak hukum yang membutuhkan dukungan legislative.
“Peredaran narkoba sudah menjalar sampai ke pelosok, bahkan menyentuh anak-anak. Ini darurat. Kami siap bersinergi dengan semua pihak untuk memberantasnya,” tandasnya. “Ingat, tidak ada ampun bagi narkoba di Kotim. Siapapun pelakunya, akan kami lawan bersama,” tutupnya. (bah/ans/ko)
